Pengaduan Tenaga Kesehatan terhadap Pemungutan Dana Program Sapoe Sarebu
Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di berbagai Puskesmas Kabupaten Garut mengeluhkan adanya pemungutan dana bulanan yang dilakukan secara rutin. Hal ini terkait dengan program unggulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yaitu Sapoe Sarebu (Poe Ibu). Aduan ini datang dari puluhan nakes yang merasa diberatkan oleh kebijakan tersebut.
Penyebab dan Bentuk Pemungutan Dana
Menurut laporan yang diterima oleh Koordinator Governance Critical Watch (GCW) Garut, Pramudita Nugraha, para nakes dipaksa berkontribusi sebesar Rp26 ribu hingga Rp50 ribu per orang setiap bulannya. Dana ini dikumpulkan secara kolektif di setiap Puskesmas, dengan bendahara khusus yang bertugas menerima iuran dari rekan-rekannya.
Salah satu nakes yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa setiap akhir bulan, mereka diwajibkan menyerahkan iuran tersebut. “Alasannya untuk program Poe Ibu, tapi kami tidak pernah mendapat penjelasan detail kegiatannya. Ini memberatkan, apalagi gaji kami sudah pas-pasan,” ujarnya.
Penjelasan dari GCW dan Tindakan yang Dilakukan
Pramudita Nugraha menyatakan bahwa pungutan ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan menyasar seluruh tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, dan dokter di Puskesmas. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan ke pihak yang terkait dengan program tersebut.
Ia menyerukan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Garut segera memberikan keterbukaan penuh dalam pengelolaan dana tersebut. “Pihak Dinas Kesehatan harus transparan dalam pengelolaan uang tersebut dan jelas kegiatannya. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Siapa yang mengelola dan bagaimana pertanggungjawabannya?” tegas Pramudita.
Dalam konfirmasi langsung dengan pihak berwenang, Pramudita menjelaskan bahwa anggaran tersebut dikumpulkan kembali oleh pihak Agkesra Pemkab Garut. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan ini diduga merupakan bagian dari mekanisme pendanaan program Sapoe Sarebu, yang seharusnya ditanggung APBD atau anggaran daerah, bukan dari kantong nakes.
Konteks Program Sapoe Sarebu
Sapoe Sarebu (Poe Ibu) adalah program prioritas Gubernur Dedi Mulyadi yang diluncurkan untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak di Jawa Barat. Program ini mencakup penyediaan posyandu bergerak, pemeriksaan kehamilan gratis, dan bantuan nutrisi. Namun, implementasinya di tingkat kabupaten sering kali bergantung pada kontribusi swadaya, termasuk dari tenaga kesehatan.
Kontroversi serupa pernah muncul di daerah lain, di mana pungutan sukarela berujung pada tudingan pemaksaan. GCW menilai hal ini bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang seharusnya bebas biaya tambahan bagi aparatur.
Respons Pihak Terkait
Hingga artikel ini diturunkan, Dinas Kesehatan Garut dan Pemkab Garut belum merespons secara resmi. Sementara itu, Bagian Agkesra (Agen Kesra) Pemkab Garut disebut sebagai penerima akhir dana pungutan tersebut, meski belum dikonfirmasi.
Pramudita Nugraha menyatakan bahwa GCW akan mendampingi para nakes secara hukum jika pungutan terbukti melanggar aturan. “Kami akan laporkan ke Inspektorat dan KPK jika ada indikasi korupsi atau penyelewengan. Transparansi adalah kunci good governance,” pungkasnya.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan program sosial tidak memberatkan pegawai publik, sambil menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan adanya kejelasan dan transparansi, diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
