Setelah Salim S. Mengga: Siapa yang Bisa Menyamai, Bukan Hanya Mengisi?

Peran dan Makna Petuah I Manyambungi dalam Kepemimpinan

Dalam perjalanan hidupnya, Salim S. Mengga dikenal sebagai sosok yang memegang teguh nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh leluhur. Salah satu petuah yang terus ia pegang adalah dari I Manyambungi, Raja Tanah Mandar pertama. Kata-kata ini tidak hanya menjadi pedoman pribadi, tetapi juga menjadi fondasi bagi cara ia menjalani kehidupan dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, petuah I Manyambungi bukan sekadar kata-kata indah, melainkan semacam ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar berkomitmen pada nilai-nilai yang tinggi.

Petuah tersebut menyentuh tiga aspek utama kepemimpinan: cinta terhadap tanah kelahiran, keberpihakan pada rakyat yang lemah, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan. Tidak ada ruang untuk kompromi atau pengabaian. Di tengah dunia yang kini penuh dengan pragmatisme, petuah ini menjadi penjaga arah agar kepemimpinan tidak sepenuhnya jatuh ke dalam transaksi dan kepentingan pribadi.

Ia tidak hanya memahami pesan itu, tetapi ia hidup di dalamnya. Ia tidak berhenti pada tahu, tetapi ia bergerak menuju laku. Ia menjadikan petuah itu sebagai pedoman dalam setiap langkahnya, baik dalam tindakan maupun dalam keputusan politik. Dengan demikian, ia menjadi contoh nyata bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang integritas, keberanian, dan komitmen pada kebenaran.

Transisi Kekuasaan: Antara Kebutuhan dan Kepentingan

Setelah kepergian Salim S. Mengga, posisi Wakil Gubernur Sulawesi Barat kosong. Secara institusional, kekosongan ini adalah hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam sistem pemerintahan daerah, posisi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan koordinasi, membantu pengambilan keputusan strategis, dan memastikan roda pemerintahan tetap stabil. Oleh karena itu, pengisian jabatan ini merupakan kebutuhan objektif.

Namun, proses ini tidak selalu bersih dari pengaruh kepentingan politik. Di sinilah realitas demokrasi bekerja, di mana tarik-menarik kepentingan sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses suksesi. Partai politik, elite kekuasaan, dan konfigurasi koalisi saling berusaha memengaruhi hasil akhir. Masalah muncul ketika kepentingan politik menjadi dominan, sehingga kualitas pemimpin yang dipilih tidak lagi menjadi prioritas utama.

Kompromi yang berulang dapat menciptakan standar baru yang lebih rendah, yang tidak lagi berorientasi pada kapasitas dan integritas, melainkan pada keterimaan politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kualitas kepemimpinan dan membuat sistem cenderung stagnan. Maka, pertanyaan mendasar harus dijawab: Apakah proses ini bertujuan mencari pemimpin terbaik, atau sekadar menjaga keseimbangan kekuasaan?

Standar “Kelayakan”, Hegemoni, dan Penyempitan Ruang Publik

Dalam dinamika yang berkembang, istilah “kelayakan” sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan kandidat yang akan diangkat. Namun, istilah ini memiliki implikasi besar. Pertama, “kelayakan” tidak memiliki parameter jelas, sehingga rentan terhadap subjektivitas dan manipulasi. Kedua, standar ini hanya menuntut minimal, bukan keunggulan. Ketiga, penggunaan istilah ini dapat menurunkan ekspektasi publik terhadap kualitas kepemimpinan.

Dalam teori Pierre Bourdieu, fenomena ini bisa dijelaskan melalui konsep doxa, yaitu keyakinan yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Istilah “kelayakan” menjadi bentuk doxa yang menciptakan ilusi bahwa standar yang digunakan sudah tepat, padahal sebenarnya sangat minimal. Hal ini juga terkait dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, di mana kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kontrol institusi, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran.

Proses ini membuat masyarakat lambat laun menerima kualitas rata-rata sebagai sesuatu yang cukup. Inilah yang disebut normalisasi mediokritas. Dalam jangka panjang, kondisi ini sangat berbahaya karena menutup ruang bagi lahirnya kepemimpinan visioner dan transformatif.

Standar Kepemimpinan dan Pertaruhan Masa Depan

Kekosongan jabatan Wakil Gubernur tidak hanya memiliki dimensi struktural, tetapi juga dimensi nilai. Ketika Salim S. Mengga tidak lagi hadir, yang hilang bukan sekadar figur dalam struktur pemerintahan, melainkan juga referensi konkret tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan integritas. Tanpa referensi tersebut, proses pengambilan keputusan berisiko kehilangan arah moral.

Pengisian jabatan ini tidak cukup hanya memenuhi aspek prosedural. Ia harus mampu menghadirkan kembali orientasi nilai yang sebelumnya ada. Jika tidak, maka yang terjadi adalah disrupsi dalam kontinuitas etika kepemimpinan. Pertanyaannya bukan apakah ada kandidat yang sempurna, melainkan apakah ada yang cukup mendekati standar tersebut.

Di titik krusial ini, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur. Ia adalah tentang arah masa depan Sulawesi Barat. Apakah daerah ini akan tetap berpegang pada standar kepemimpinan berbasis nilai? Ataukah akan mengikuti arus pragmatisme politik yang cenderung menurunkan kualitas?

Warisan Salim S. Mengga menjadi penting dalam konteks ini. Ia bukan sekadar bagian dari masa lalu, tetapi referensi untuk masa depan. Dan di titik sunyi itu, pertanyaan tersebut tetap berdiri, menunggu jawaban yang jujur. Apakah yang dicari adalah pemimpin yang mampu menyamai, atau sekadar figur yang mengisi kekosongan? Karena dari jawaban itulah, masa depan Sulawesi Barat sedang dipertaruhkan.