JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan pertemuan untuk membahas penguatan kolaborasi strategis dalam memperkuat ideologi Pancasila melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Tujuan dari kerja sama ini adalah memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menerima kunjungan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi antara kedua lembaga dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program RBI menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kesetaraan gender, peningkatan peran perempuan, serta perlindungan anak hingga tingkat desa.
Yudian menjelaskan bahwa penguatan sumber daya manusia tidak hanya terkait aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter bangsa melalui internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa tujuan kita sama, meskipun caranya bisa berbeda-beda.
“BPIP menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya bersama membumikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia,” ujar Yudian, Kamis (5/3/2026).
Yudian menambahkan bahwa isu perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan perlu diperkuat dengan nilai Pancasila agar mampu membentuk masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi kemanusiaan.
“Masalah perempuan juga menjadi perhatian khusus Ibu Megawati. Karena itu BPIP siap mendukung berbagai bentuk kerja sama, baik melalui sosialisasi maupun pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam program pemberdayaan masyarakat,” ujar Yudian.
Yudian juga membuka peluang kerja sama konkret antara BPIP dan Kementerian PPPA melalui penguatan pembinaan ideologi Pancasila di tingkat desa, penyelenggaraan kelas kebangsaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai Pancasila.
“Kami terbuka untuk memperkuat kolaborasi ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama dan kapan dapat dimulai, tentu akan kita rumuskan bersama agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yudian.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki tugas dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, hingga penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan serta layanan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.
Arifah mengatakan bahwa peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas perempuan dan kesetaraan gender.
“Tugas kami sangat jelas, yaitu meningkatkan kualitas perempuan dan anak. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala di lapangan. Karena itu kami melakukan berbagai inisiasi program untuk mengatasinya, salah satunya melalui program Ruang Bersama Indonesia,” ujar Arifah.
Arifah menjelaskan bahwa program RBI merupakan pengembangan dari program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA) yang sebelumnya dijalankan Kementerian PPPA. Program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak di tingkat desa.
“RBI bukan sekadar ruang fisik, tetapi ruang kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang berbasis desa untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak secara bersama-sama. Jika desa bergerak, maka dampaknya akan sangat besar bagi bangsa,” ujar Arifah.
Arifah menilai bahwa berbagai kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat hingga tingkat desa, seperti pekerja sosial dari Kementerian Sosial, penyuluh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta dukungan pembangunan desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Namun selama ini program-program tersebut masih berjalan secara sektoral.
“RBI ingin mengikat semuanya menjadi kerja bersama, gotong royong. Ibarat satu lidi menjadi sapu lidi, kekuatannya akan jauh lebih kuat ketika disatukan,” ujar Arifah.
Hingga 2024, program RBI telah diimplementasikan di tujuh wilayah di Indonesia. Salah satu praktik baik berasal dari Desa Kulosuwangi di Kalimantan Selatan yang berhasil mendorong pencegahan perkawinan anak hingga penurunan angka stunting melalui dukungan kebijakan desa dan pemanfaatan dana desa untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui.
Dalam pertemuan tersebut, BPIP dan Kementerian PPPA juga membahas peluang kerja sama strategis, antara lain internalisasi nilai Pancasila dalam rencana aksi RBI, pembinaan masyarakat desa berbasis nilai kebangsaan, serta penguatan kapasitas Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).
Selain itu, kedua lembaga menjajaki penyelenggaraan pelatihan kelas kebangsaan bagi para penggerak perempuan dan anak di berbagai daerah.
Sebagai langkah awal, kedua lembaga menyepakati sembilan wilayah sebagai lokasi pelaksanaan program kolaboratif, yaitu Purwakarta, Bali, Papua Selatan, Maluku Utara, Bone Bolango, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Kerja sama tersebut akan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dan Kementerian PPPA yang dijadwalkan berlangsung di Gorontalo pada 1 April 2026.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
