Sorong – Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH, M.Hum memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Acara yang berlangsung di Vega Prime Hotel and Convention, Sorong, Papua Barat Daya, pada 4 hingga 6 Maret 2026 ini menjadi momen penting dalam upaya memperkuat sistem pendidikan di dua wilayah tersebut. Filep menilai bahwa agenda ini sangat relevan dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Forum ini menjadi ruang konstruktif untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan guna mencapai target pembangunan pendidikan di kedua wilayah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP tersebut, karena kepala daerah baik Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta seluruh kepala daerah itu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk membangun pendidikan dan mewujudkan visi besar Papua Cerdas. Maka kolaborasi pemegang kebijakan ini sangat penting lantaran isu pendidikan kita juga masih sangat kompleks,” ujar Filep dalam pernyataannya.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyatakan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan pendidikan secara nasional. Beberapa program yang disebutkan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), program revitalisasi sekolah, program digitalisasi sekolah hingga mekanisme evaluasi nasional melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Filep menekankan bahwa dalam pertemuan ini, harapan utama adalah agar semua sekolah se-Tanah Papua atau setidaknya di wilayah 3T menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Ia menilai diperlukan peran aktif dari semua pihak, khususnya instansi teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk mem-backup kepala daerah dalam menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Kementerian agar mempercepat proses realisasi.
“Program revitalisasi sekolah ini merupakan program yang sangat baik dan mengurangi beban anggaran daerah. Maka pemda wajib pro-aktif dalam program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak ke sektor pendidikan,” ucap senator Papua Barat itu.
Lebih lanjut, Filep berharap pemda dapat memprioritaskan program revitalisasi ini bagi sekolah pedalaman, seperti sekolah-sekolah yayasan yang telah mengabdi begitu lama di Tanah Papua. Menurutnya, realisasi program pemerintah pusat di pelosok negeri akan memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penggerak-penggerak pendidikan yang selama ini berjuang tulus di pedalaman.
“Ini adalah momen penting juga bahwa revitalisasi sekolah tidak memandang sekolah negeri maupun swasta bahkan dalam beberapa hal Mendikdasmen lebih menekankan untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah swasta. Oleh sebab itu, kita berharap sekolah-sekolah di bawah yayasan-yayasan yang sudah beroperasi di Papua sejak lama mohon untuk partisipasi aktifnya sehingga bisa juga mendapatkan prioritas,” katanya.
Filep menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan sejumlah kepala sekolah dan juga ketua Yayasan di Papua agar bersama-sama mendorong penyambutan program ini.
Senator Filep menyatakan akan mendukung 100 persen agar program revitalisasi sekolah di wilayah 3T khususnya di wilayah Tanah Papua ini menjadi prioritas untuk pendidikan di Tanah Papua.
“Sekali lagi kita apresiasi Gubernur Papua Barat Daya yang telah membuka acara dan telah memberikan sambutan sangat positif, juga kepada Kepala Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat dan semua pihak yang berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya,” pungkas Senator Filep.
