Indonesia dalam Peran Internasional: Tantangan dan Kritik
Posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina, menurut Nostalgiawan Wahyudi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah. Meskipun Indonesia resmi diumumkan sebagai Wakil Komandan ISF dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, posisi ini dinilai tidak cukup berpengaruh, terutama setelah tensi antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran meningkat.
Peran Indonesia di Timur Tengah
Dalam perannya sebagai Wakil Komandan ISF, Indonesia bertugas membantu mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi. Namun, Nostalgiawan menyatakan bahwa pengaruh Indonesia di kawasan masih terbatas dan tidak mampu mendikte kekuatan-kekuatan yang ada di Timteng.
Adapun, konflik antara AS-Israel dan Iran semakin memanas setelah serangkaian serangan diluncurkan oleh AS dan Israel terhadap target di Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu ledakan di ibu kota Teheran dan meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan. Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang dikaitkan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, serta pusat komando Garda Revolusi Iran. Bahkan, serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan pejabat lainnya.
Tuntutan Keluar dari BoP
Tuntutan agar Indonesia keluar dari BoP juga muncul akibat situasi memanas antara AS-Israel dan Iran. Nostalgiawan mengatakan bahwa jika Indonesia benar-benar mundur dari BoP, hal itu tidak akan menjadi tekanan besar bagi tuntutan perdamaian AS dan Iran. Menurutnya, konflik Gaza-Israel berada di luar konteks perang Iran vs AS-Israel, sehingga tidak akan berdampak signifikan.
Namun, Nostalgiawan menekankan bahwa hanya jika Indonesia benar-benar menjadi mediator konflik AS-Israel dan Iran, maka posisi Indonesia di kawasan akan berubah secara signifikan. “Dan berhasil menarik negara konflik pada perdamaian, baru positioning Indonesia di kawasan akan berubah signifikan,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebagai Mediator
Presiden Prabowo Subianto disebut bersedia menjadi mediator antara AS-Israel dan Iran demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Prabowo siap terbang ke Teheran, Iran, untuk memediasi kedua belah pihak.
Meski ada kritik terhadap langkah Prabowo, Nostalgiawan memuji keputusan presiden tersebut karena dianggap positif bagi citra Indonesia. “Kesanggupan presiden sebagai mediator perdamaian itu sebuah langkah berani, dan bagus bagi PLN Indonesia di mata dunia, kiprah kita semakin terlihat,” katanya.
Namun, Nostalgiawan menekankan bahwa meski Indonesia bersedia menjadi mediator, Prabowo harus tetap tegas menunjukkan keberpihakannya. “Keberpihakan itu seharusnya tetap ada meski kita menjadi negara mediator, terutama invasi ke negara lain jelas menyalahi prinsip politik luar negeri kita dan juga hukum internasional,” tegasnya.
Kritik Terhadap Kebijakan Indonesia
Nostalgiawan juga menyoroti sikap Indonesia yang hingga kini belum memberikan statement kenegaraan yang menentang penyerangan AS-Israel terhadap Iran. “Kita hingga saat ini belum berani memberikan statement kenegaraan yang menolak legalitas aksi unilateralisme AS dan Israel yang melakukan penyerangan terhadap kedaulatan negara lain dan sangat berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan,” katanya.
Selain itu, Nostalgiawan menyebut bahwa tuntutan untuk keluar dari BoP menjadi salah satu catatan bagi gejolak politik dalam negeri. “Hal ini lebih disebabkan langkah Trump dan AS yang dianggap cacat oleh masyarakat Indonesia, di mana BoP merupakan pengesampingan terhadap peran institusi internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), lebih sebagai aksi popularitas Trump,” ujarnya.
