Harta Kekayaan Gubernur Kaltim Rudy Masud
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 320 miliar. Namun, ia juga memiliki utang sebesar Rp 137 miliar. Dengan demikian, harta kekayaan bersihnya adalah sebesar Rp 183 miliar.
Data harta kekayaan Rudy Masud terdiri dari beberapa kategori:
– Tanah dan Bangunan: Totalnya mencapai Rp 26.500.500.000.
– Tanah dan bangunan seluas 200 m²/50 m² di Jakarta Selatan: Rp 250.500.000.
– Tanah dan bangunan seluas 170 m²/170 m² di Samarinda: Rp 3.000.000.000.
– Tanah dan bangunan seluas 685 m²/590 m² di Jakarta Selatan: Rp 6.200.000.000.
– Tanah dan bangunan seluas 720 m²/590 m² di Jakarta Selatan: Rp 15.000.000.000.
– Tanah seluas 100.000 m² di Penajam Paser Utara: Rp 2.050.000.000.
– Alat Transportasi dan Mesin: Totalnya sebesar Rp 260.000.000.
– Mobil Honda CRV tahun 2010: Rp 100.000.000.
– Mobil Honda Freed tahun 2008: Rp 85.000.000.
– Mobil Suzuki X-Over tahun 2007: Rp 75.000.000.
– Harta Bergerak Lainnya: Rp 450.000.000.
– Surat Berharga: Tidak tersedia.
– Kas dan Setara Kas: Rp 17.303.202.983.
– Harta Lainnya: Rp 259.000.000.000.
Sub Total harta kekayaan: Rp 303.513.702.983.
Hutang: Rp 137.694.480.000.
Total harta kekayaan: Rp 165.819.222.983.
Pembelian Mobil Dinas Senilai Rp 8,5 Miliar
Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud menjadi sorotan publik. Pembelian tersebut dinilai berlebihan, apalagi mengingat saat ini masih dalam situasi efisiensi. Warganet pun bertanya-tanya, mengapa Gubernur Kaltim tidak memperbaiki jalan di wilayahnya saja, alih-alih membeli mobil mewah demi menghadapi medan berat di sana.
Kemendagri pun sudah menegur Rudy Masud. Partai-partai di Senayan juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pembelian mobil tersebut. Rudy Masud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim untuk operasional di daerah. Ia menyebut aktivitasnya di Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi. Bahkan, menurut dia, kondisi mobil tersebut sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, saat ditemui.
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambung dia.
Rudy menuturkan, kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucap dia.
Ia menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Wamendagri Tegur Rudy Masud
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegur Rudy Masud yang melakukan pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Bima Arya menekankan, sebaiknya Rudy Masud tidak perlu membeli mobil yang harganya berlebihan. “Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, kepada Kompas.com.
Bima Arya mengatakan, semua belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh kepala daerah ada aturannya. Namun, selain peraturan, Bima Arya mengingatkan, juga ada asas kelayakan. Menurut dia, apabila pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan peraturan, mulai dari kapasitas mesin, hingga CC-nya, maka harus dilihat soal kelayakannya. “Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tutur dia.
Sementara itu, Bima Arya menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan Rudy Masud perihal pembelian mobil dinas tersebut. Bima Arya mengungkapkan, Rudy Masud selama ini ternyata menggunakan mobil pribadi. “Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” ujar Bima Arya.
“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh eks Wali Kota Bogor ini.
Masyarakat: Tambal Jalan Saja Dulu
Masyarakat Kaltim menilai anggaran Rp 8,5 miliar tersebut sebaiknya dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Suryani (45), salah satu pedagang di Samarinda mengaku pertama kali tahu kabar itu dari media sosial. Begitu menerima kabar tersebut, ia mengaku bingung. Apalagi, jalan di daerahnya masih ada yang berlubang. Sehingga, ia menilai, dengan anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan.
“Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang, Kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya saat ditemui.
Ia bilang, pedagang kecil seperti dirinya lebih merasakan dampak dari perbaikan jalan dibanding urusan mobil dinas pejabat. “Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman, Kan dipakai tiap hari,” kata dia.
Rajian (39), warga lainnya juga punya pendapat serupa. Ia menilai uang miliaran rupiah bisa dipakai untuk fasilitas umum. “Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucap dia.
Tak Sejalan dengan Semangat Prabowo
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai, pembelian mobil dinas untuk Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dibawa Presiden Prabowo Subianto. Deddy berpandangan, kebutuhan kendaraan dinas itu semestinya dapat disiasati dengan skema lain yang lebih hemat, misalnya menyewa saat diperlukan. “Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan.”
“Jadi, keputusan tetap melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo,” kata Deddy, saat dihubungi.
Politikus PDI-P ini menuturkan, kebijakan tersebut juga menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penurunan signifikan. “Menurut saya pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan.”
“Transfer ke daerah untuk provinsi Kalimantan Timur mengalami pemangkasan hampir mencapai 75 persen, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun,” ujar Deddy.
Menurut dia, alasan kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilitas di wilayah dengan infrastruktur terbatas, tidak serta-merta harus dipenuhi dengan mobil berharga mahal. “Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yang sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu dengan harga lebih murah. Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali,” kata dia.
Profil Rudy Masud
Rudy Masud adalah Gubernur Kaltim untuk periode 2025–2030. Pria kelahiran 7 Desember 1981 ini juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Partai Golkar. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Di Partai Golkar dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur untuk periode 2020-2025. Mengutip kaltimprov.go.id, Rudy Masud juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2025–2029.
Berikut riwayat pendidikan, organisasi, dan pekerjaan Gubernur Kaltim Rudy Masud:
Riwayat Pendidikan
- SD, SDN 008 BALIKPAPAN. Tahun: 1987 – 1993
- SMP, SMP N 4 SAMARINDA. Tahun: 1993 – 1996
- SMA, SMA N 2 BALIKPAPAN. Tahun: 1996 – 1999
- S1 EKONOMI, UNIV.MULAWARMAN SAMARINDA. Tahun: 1999 – 2006
- S2, UNIV MULAWARMAN SAMARINDA. Tahun: 2017 –
Riwayat Pekerjaan
- ANGGOTA DPR RI, Sebagai: ANGGOTA DPR RI. Tahun: 2019 – 2024
- BAROKAH BERSAUDARA PERKASA, Sebagai: EXECUTIVE CHARIMAN. Tahun: 2018 – SKRG
- PT EISSU PRIMA USAHA, Sebagai: KOMISARIS. Tahun: 2015 – 2015
- PT CAKRA BUANAMAS UTAMA, Sebagai: DIRUT. Tahun: 2015 – 2018
- PT EISSU PRIMA USAHA, Sebagai: DIRUT. Tahun: 2015 – 2018
- PT CAKRA BUANAMAS UTAMA, Sebagai: KOMISARIS. Tahun: 2014 – 2015
- PT BAROKAH BERSAUDARA PERKASA, Sebagai: DIRUT. Tahun: 2007 – 2013
