Perjalanan Panjang di Bidang Keagamaan dan Pemerintahan
Mengabdi lebih dari tiga dekade di bidang keagamaan dan pemerintahan bukanlah perjalanan yang singkat. Bagi KH Mursyidin, pilihan itu dimulai dari keputusan hijrah yang sempat tak direncanakan. Dari seorang penghafal Al-Qur’an di kampung halaman, ia kemudian tumbuh menjadi tokoh sentral dalam kehidupan keagamaan di Sulawesi Tenggara. Saat ini, KH Mursyidin menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk periode kedua.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan lembaga yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan panduan keagamaan serta fatwa (pendapat hukum Islam) bagi masyarakat dan pemerintah.
Tumbuh dalam Lingkungan Religius
Lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 31 Desember 1957, Mursyidin tumbuh dalam suasana religius. Meski orang tuanya bukan penghafal Al-Qur’an, kedekatan rumahnya dengan masjid membuatnya akrab dengan pengajian sejak kecil. Ia menempuh pendidikan dasar di SD 8 Watampone hingga 1970. Di luar sekolah formal, waktunya diisi dengan sekolah Arab pada sore hari dan mengaji pada malam hari.
Ketekunannya berlanjut ketika ia masuk Pondok Pesantren Ma’had Hadits Biru Watampone, tempat ia menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur’an. Pada 1973, ia meraih predikat hafidz—sebutan bagi penghafal Al-Qur’an secara utuh. “Jadi kami tidak pernah sekolah formal, empat tahun di pondok pesantren menghafal, lalu ikut ujian persamaan dua kali,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Menempuh Pendidikan Tinggi dan Hijrah ke Kendari
Setelah lulus ujian persamaan pada 1976—ujian yang setara dengan pendidikan formal—ia melanjutkan studi di IAIN Watampone dan meraih gelar Sarjana Muda. Pendidikan kemudian diteruskan ke IAIN Makassar hingga memperoleh gelar Doktorandus (Drs) pada 1984. “Saya selesai tahun 1984, jadi kita dulu tujuh tahun baru bisa selesai dapat sarjana itu termasuk cepat,” tuturnya.
Tahun 1985 menjadi titik balik. Ia hijrah ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dan mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Keputusan itu awalnya bukan bagian dari rencananya. Ia bahkan sempat berniat kembali ke Bone setelah diangkat menjadi PNS di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sultra pada 1986. “Dulu muncul niatan kurang baik, kalau nanti sudah 100 persen saya mau mutasi ke Bone, tetapi setelah ke masjid-masjid Kendari dan melihat, ternyata masih banyak yang belum bagus bacaannya,” katanya.
Ia kemudian mengurungkan niat tersebut. “Mungkin saya dibutuhkan di sini… ini tugas kita, kalau kita tidak sampaikan nanti kita berdosa,” lanjutnya. Selama 27 tahun di Kemenag, ia pernah menjabat Kepala Kantor Kemenag Kota Kendari (1999–2000), Kepala Bidang Haji—unit yang mengelola penyelenggaraan ibadah haji—Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), hingga Kepala Bidang Penerangan. Pada 2013, ia diminta bergabung dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan dipercaya sebagai Staf Ahli serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sebelum akhirnya pensiun dari lingkup pemerintah daerah.
Memimpin MUI Dua Periode
Keterlibatannya di MUI Sultra bermula saat ia aktif sebagai pengurus ketika lembaga tersebut dipimpin KH Marwan. Setelah terjadi penggantian antarwaktu (PAW)—mekanisme pergantian jabatan sebelum masa bakti berakhir—ia terpilih melalui musyawarah wilayah luar biasa. Pada Musyawarah Daerah 2015, ia kembali dipercaya sebagai ketua definitif. Kepercayaan itu berlanjut pada periode kedua hasil Musyawarah Daerah 2021. “Tahun 2026 ini sudah berakhir, aturan dari MUI bahwa maksimal menjabat dua periode, maka itu InsyaAllah kita akan mengadakan musyawarah daerah,” ujarnya.
Kiprah di MTQ dan Organisasi Keagamaan
Sebagai hafidz, ia mencatat prestasi di ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)—lomba membaca dan menghafal Al-Qur’an secara nasional. Ia pernah meraih juara di tingkat provinsi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga dipercaya menjadi pelatih tahfidz (cabang lomba hafalan) pada Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) dan MTQ tingkat nasional. Sejak 1992 hingga 2021, ia kerap ditunjuk sebagai dewan hakim MTQ nasional di berbagai provinsi.
Selain memimpin MUI Sultra, ia juga menjabat Wakil Ketua I LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an), Ketua Jam’iatul Qurro wal Huffadz (organisasi para qari dan penghafal Al-Qur’an), serta dipercaya memimpin Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Sultra. Di tingkat lokal, ia dikenal sebagai Imam Besar Masjid Al Kautsar Kendari, yang kerap disebut Masjid Agung Kendari, serta aktif berdakwah di sejumlah masjid lain di kota tersebut.
Memaknai Dakwah sebagai Jihad
Bagi KH Mursyidin, hijrahnya ke Kendari dimaknai sebagai bentuk ibadah. Ia mengutip makna jihad bukan sebagai perang, melainkan kesungguhan berjuang di jalan Allah melalui pendidikan dan pembinaan umat. “Ini termasuk kategori jihad, jihad itu kan kesungguhan hati karena Allah, bukan diartikan sebagai perang,” katanya. Memasuki akhir masa jabatan periode kedua, ia memilih tidak menerima tawaran jabatan lain. Ia ingin lebih fokus beribadah dan berharap MUI Sultra dipimpin generasi penerus yang lebih baik.
Menjaga Kesehatan dari Pikiran
Di luar kiprah organisasi, ia kerap berbagi pandangan tentang kesehatan. Menurutnya, faktor pikiran sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik. Ia menyarankan untuk tidak mencampuri urusan orang lain, berbaik sangka, serta menghindari gibah—membicarakan keburukan orang lain—karena selain berdampak dosa, juga mengganggu ketenangan batin. “Ketika berburuk sangka dengan orang, muncul pikiran mencari kekurangan orang, setelah itu dibicarakan kepada orang lain, itu sudah gibah, dosa,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya sabar dan bersyukur sebagai fondasi menjaga kesehatan lahir dan batin.
