Jalan Bung Karno Purwokerto: Ruang Publik yang Berubah dan Tantangan di Masa Depan
Sejak diresmikan pada 27 April 2022 lalu, Jalan Bung Karno Purwokerto menjadi ruang publik dan wajah baru Kota Purwokerto di Kabupaten Banyumas. Ruas jalan sepanjang 2 kilometer itu menjadi ruang publik, destinasi wisata, kantor pemerintahan, sekaligus pertumbuhan ekonomi UMKM. Masyarakat banyak beraktivitas di sana, seperti joging di sepanjang jalan dan kolam retensi, berwisata di Menara Teratai Pandang, atau menikmati kuliner di Pedagang Kaki Lima (PKL). Meski begitu, pembangunan Jalan Bung Karno yang kini menjadi magnet baru di Purwokerto, belum tuntas sepenuhnya.
Beberapa pembangunan mandek dan belum terselesaikan sempurna, seperti Masjid Seribu Bulan, area kafe dan taman, serta kantor kejaksaan. Rancangan pembangunan ke depannya sudah mulai dipersiapkan, seperti sekolah terpadu TK hingga SMA, techno park, kantor pemerintahan, hingga pusat perbelanjaan. Pengembangan tersebut mengancam keberadaan PKL yang saat ini berjualan di sepanjang trotoar Jalan Bung Karno.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Banyumas, jumlahnya ada sebanyak 560 PKL yang dikoordinir oleh delapan paguyuban. Seorang PKL, Warsini (46) mengatakan, dia berjualan sudah tiga tahun lebih di Jalan Bung Karno. Selama ini, dia berdagang dengan membuka lapak sepanjang 9 meter di trotoar. Jualan tersebut dikoordinasi oleh Paguyuban Tanjung dengan biaya Rp 5.000 per hari. Sedangkan dari pemerintah daerah tidak menarik biaya retribusi.
“Informasinya, di kawasan ini mau dibikin wahana dan taman kota. Kalau sudah bersih dan indah, PKL tidak boleh jualan di sini, tapi dipindah ke lokasi terpusat,” ungkapnya.
Setuju Steril PKL
PKL lain, Ihsan (31) mengatakan, dia setuju dan menganggap bagus jika PKL memang akan disterilkan dari Jalan Bung Karno. Dia menyadari jika trotoar memang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dia pun sudah mengetahui, nantinya PKL di Paguyuban Pasirmuncang yang diikutinya akan direlokasi di sekitar Kolam Retensi.
“Setuju, asalkan diberikan tempat relokasi terbaik. Biar bisa saling berkembang,” ungkapnya.
Seorang warga sekaligus mahasiswi, Zalfa (19) mengatakan, dia setuju jika para PKL dipusatkan di sebuah tempat dan tidak lagi di sepanjang trotoar. Sebab, itu menganggu pejalan kaki, akhirnya mereka mengalah dan berjalan di pinggir jalan. “Harapannya lebih tertib. Pedagang-pedagang selama ini kan berjualan di trotoar, terutama saat malam hari,” ungkapnya.
Zalfa berharap banyak pengembangan pembangunan akan semakin membuat bagus Jalan Bung Karno. Selama ini dia melihat pun pekerjaan trotoar belum selesai 100 persen. “Rumput-rumput pinggir jalan juga agar terawat dan sampah-sampahnya agar lebih bersih,” harapnya.
Paguyuban Pedagang Berharap Kebijakan Pemerintah Tak Merugikan
Para PKL di sepanjang trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto saat ini dikoordinasi oleh delapan paguyuban, yaitu Paguyuban Pasirmuncang, Paguyuban Tanjung, Paguyuban Kedungwuluh, Paguyuban BST, Paguyuban Kranji 1, Paguyuban Kranji 2, Paguyuban Menara Teratai, dan Paguyuban Sabtu Pagi. Para PKL tidak ada tarikan retribusi dari pemerintah daerah, tetapi ada iuran Rp 5.000 per hari dari paguyuban. Penggunaan uang tersebut kembali kepada masing-masing paguyuban, ada yang sekedar untuk kebersihan dan ada juga yang terkelola dengan baik. Satu di antaranya yang terkelola dengan baik adalah Paguyuban Pasirmuncang Bersatu.
Ketua Paguyuban Pasirmuncang, Endra (53) mengatakan, dia akan mengikuti aturan sterilnya PKL jika memang itu kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dia menyadari, selama ini hanya menumpang dan tidak ada legalitas berjualan di trotoar. Tetapi dia berharap, kebijakan tersebut jangan sampai merugikan PKL.
“Sejarah ada PKL di sini kan dulunya ini tanah bengkok milik nenek buyut yang digarap warga. Kami minta berjualan buat nafkah masyarakat yang terdampak pergusuran tanah bengkok,” ujarnya.
Menurut Endra, beberapa kali paguyuban sudah dilibatkan pertemuan dengan dinas terkait, seperti Dinkop UMKM dan Perdagangan, Satpol PP, DLH, dan Dinas PU. Rencana relokasi itu sudah dikomunikasikan. Termasuk disampaikan nantinya paguyuban tetap akan dilibatkan setelah PKL ditempatkan di sebuah lokasi. Paguyuban Pasirmuncang yang beranggotakan 144 PKL rencana akan ditempatkan di sekitar Kolam Retensi.
Terkait rencana retribusi, menurut Endra, jika akan ada penarikan maka pemerintah daerah harus memberikan kepastian perlindungan terlebih dahulu kepada para PKL. Dia menilai, retribusi ini ibaratnya para PKL menyumbang untuk negara. Selain itu jika akan ada penarikan, maka harus adil, termasuk di jalan-jalan lain di Kota Purwokerto. “Kami harus punya kepastian perlindungan bisa dagang dengan aman. Masa kita menyumbang ke negara, cuma diambil uangnya saja,” ungkapnya.
Endra mengungkapkan, paguyubannya tidak sekadar mengambil keuntungan dari uang tarikan Rp 5.000 per hari dari PKL. Uang yang terkumpul tersebut dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan oleh anggota. “Kami tiap tahun berwisata, semua anggota. Terakhir ke Dieng dengan mengendarai delapan unit mobil Hiace,” katanya.
Endra mengatakan, uang kas tersebut juga dimanfaatkan sebagai dana sosial. Dia mencontohkan, PKL yang sakit dan opname maka dapat santunan Rp 300 ribu, sedangkan jika yang sakit dan opname anggota keluarganya maka Rp 150 ribu. Kemudian jika ada yang meninggal dunia maka mendapatkan santunan Rp 500 ribu. “Kami saat tahun kedua juga buat seragam jaket. Kemudian untuk acara agustusan dan konsumsi pertemuan tiap tiga bulan,” ungkapnya.
Dongkrak Aktivitas Baru lewat Kawasan Terintegrasi
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas, Imam Wibowo menjelaskan, grand design awal Jalan Bung Karno adalah upaya untuk membuka kawasan yang tidak ada akses. Jalan Bung Karno yang menghubungkan Jalan Jenderal Soedirman-Jalan Gerilya ini berkonsep besar dengan kawasan seluas 100 hektare. “Harapannya di situ ada aktivitas atau pusat kegiatan masyarakat yang baru,” ujarnya.
Imam menjelaskan, saat ini aktivitas masyarakat sudah muncul, ada tarikan, bangkitan dan kegiatan ekonomi yang cukup tinggi. Hal itu setelah munculnya beberapa pembangunan, seperti Menara Teratai Pandang, Gedung DPRD, dan Kolam Retensi. Tetapi dia menyadari masih banyak PKL yang menempati ruang publik yang menganggu aktivitas orang lain. “Jadi kalau sekarang banyak orang olahraga lari-lari dan bersepeda, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang kebutuhannya menuntut untuk menjadi PKL,” ungkapnya.
Imam mengatakan, ke depannya sepanjang Jalan Bung Karno akan steril dari PKL. Pemkab Banyumas telah menyiapkan sejumlah titik sebagai tempat relokasi para PKL. Tempat yang diutamakan adalah lokasi yang sudah ramai akan aktivitas masyarakat. Dia mencontohkan Kolam Retensi karena di sana sudah ada aktivitas masyarakat, seperti orang yang berjoging. “Karena kalau PKL itu ditempatkan ke area yang belum ada gulanya (keramaian), kasihan, mereka pasti mati,” jelasnya.
Menurut Imam, tempat lainnya juga sedang dikaji, seperti begitu selesainya pembangunan Masjid Seribu Bulan. Dia menilai area masjid tentunya akan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia mengatakan, relokasi ini akan dilakukan secara bertahap, gelombang pertama di kolam retensi diperkirakan sekira 200 PKL. “Rencana kami area trotoar memang lebih rapi tanpa adanya pedagang. Tapi pedagangnya juga harus kita carikan tempat dulu,” katanya.
Imam menjelaskan, Kabupaten Banyumas di tahun ini mendapat program Integrated City Planning (ICP) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pengembangan kawasan akan dilakukan di tiga lokasi, yaitu di kawasan Kota Lama Banyumas, Universitas Jenderal Soedirman, dan Jalan Bung Karno. Dalam ICP tersebut, beberapa aktivitas baru akan ada di Jalan Bung Karno, saat ini sedang ditawarkan, baik ke swasta ataupun pemerintah daerah. “Kemarin dari swasta ada yang sudah berencana, membuat sekolah terpadu, mulai dari SD sampai perkuliahan. Lainnya seperti techno park yang masih dikaji,” ungkapnya.
Menurut Imam, program ICP ini konsepnya sudah tertata dan terhubung dengan konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Termasuk yang akan ditindaklanjuti adalah pembangunan Masjid Seribu Bulan yang akan dibantu pendanaannya oleh Kementerian PU. “Karena kemampuan pemerintah daerah masih terbatas. Kita masih sedang menggali tentang bagaimana pembiayan-pembiayaan itu,” jelasnya.
