Penyangkalan Iran terhadap Klaim Kematian Sipil oleh Trump
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada hari Sabtu menepis klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa 32.000 warga sipil tewas selama aksi protes di Iran sejak Desember lalu. Ia menegaskan bahwa Iran telah merilis data resmi dan meminta bukti untuk angka yang lebih tinggi yang diklaim oleh Trump.
Araghchi menyatakan bahwa Iran telah memenuhi janji untuk mengungkapkan daftar resmi yang mencatat 3.117 korban, termasuk sekitar 200 personel keamanan, akibat “operasi teroris baru-baru ini.” Ia menambahkan bahwa jika ada yang meragukan akurasi data tersebut, mereka harus memberikan bukti apa pun.
Pernyataan ini datang setelah Trump pada Jumat menyatakan bahwa 32.000 orang tewas dalam “periode waktu yang relatif singkat” di Iran. Ia juga mengatakan bahwa rakyat Iran berbeda dengan para pemimpinnya dan situasi tersebut sangat menyedihkan.
Perselisihan tentang Jumlah Korban
Mai Sato, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Iran, mengklaim bahwa lebih dari 20.000 warga sipil mungkin telah tewas, tetapi informasi masih terbatas karena penyaringan internet yang ketat oleh pemerintah. Enam minggu setelah pemadaman komunikasi nasional diberlakukan, data yang tersedia tetap tidak jelas.
HRANA, sebuah organisasi berbasis AS yang didanai oleh negara tersebut, melaporkan bahwa lebih dari 7.000 orang tewas selama protes nasional, sementara sedang menyelidiki hampir 12.000 kasus lainnya.
Sato adalah salah satu dari 30 pelapor khusus dan ahli hak asasi manusia internasional yang menandatangani pernyataan bersama pada Jumat. Mereka menyerukan kepada pihak berwenang Iran untuk sepenuhnya mengungkapkan nasib dan keberadaan puluhan ribu orang yang ditangkap, hilang secara paksa, atau hilang setelah protes. Mereka juga meminta menghentikan semua hukuman mati dan eksekusi terkait.
“Skala sebenarnya dari penindakan keras terhadap para pengunjuk rasa Iran masih belum dapat ditentukan,” kata para ahli seperti dilansir Al Jazeera.
Perbedaan antara angka resmi dan perkiraan masyarakat akar rumput hanya memperdalam penderitaan keluarga yang mencari orang-orang terkasih mereka dan menunjukkan pengabaian yang mendalam terhadap hak asasi manusia dan akuntabilitas.
Para ahli internasional menambahkan bahwa “sebagian besar dari mereka yang ditahan atau dibunuh adalah orang biasa, termasuk anak-anak, dari semua provinsi dan beragam latar belakang etnis dan agama, serta warga negara Afghanistan.” Selain itu, pengacara, tenaga medis, jurnalis, penulis, seniman, dan pembela hak asasi manusia juga terlibat.
Media pemerintah Iran dituduh secara teratur menyiarkan apa yang menurut para ahli “secara luas dianggap sebagai pengakuan paksa.”
Insiden Terbaru dan Kembali ke Kampus
Insiden terbaru terjadi pada hari Sabtu, ketika kantor berita resmi Mizan dari peradilan Iran merilis rekaman sidang pengadilan untuk tiga pria yang mengatakan mereka menyesal membakar sepeda motor, sebuah masjid, dan salinan Al-Quran di Teheran selama kerusuhan.
Pada hari yang sama, beberapa mahasiswa di Teheran dan di seluruh negeri kembali ke kampus universitas untuk pertama kalinya, karena pihak berwenang tetap menutup universitas dan mengadakan beberapa kelas dan ujian secara daring setelah protes.
Di Universitas Sharif Teheran, salah satu universitas paling bergengsi di negara itu, mahasiswa bentrok setelah dua demonstrasi terpisah. Video yang beredar daring menunjukkan mahasiswa meneriakkan “orang-orang yang tidak terhormat” kepada sekelompok mahasiswa paramiliter Basij yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang membalas dengan teriakan dukungan untuk pemerintah.
Bentrokan terjadi di tengah meningkatnya suasana keamanan di sekolah-sekolah dan asrama universitas Iran. Guru dan sekolah di sejumlah kota di dekat ibu kota melakukan pemogokan pekan lalu untuk memprotes pembunuhan setidaknya 230 anak dan remaja, serta peningkatan kehadiran pasukan keamanan di ruang kelas.
Ketegangan Iran-AS
Perselisihan mengenai data korban semakin memperkeruh ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Araghchi juga telah berbicara dengan berbagai media AS untuk mengadvokasi kesepakatan yang “adil” dengan Washington mengenai program nuklir Iran.
Ancaman perang semakin besar di negara itu dan berpotensi di kawasan tersebut, dengan Serbia pada Sabtu menjadi negara terbaru yang menyerukan seluruh warganya untuk segera meninggalkan Iran.
Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengaku sedang “mempertimbangkan” serangan militer terbatas untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan nuklir, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Iran dan AS kembali melanjutkan perundingan nuklir awal bulan ini di Muscat, Oman, yang kemudian diikuti putaran pembicaraan lain di Jenewa pada Selasa di bawah mediasi Oman. Upaya diplomasi itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, yang dipicu oleh pengerahan besar-besaran militer AS di Teluk Persia dan latihan perang Iran.
Dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis, Trump memperingatkan bahwa AS akan memilih opsi militer terhadap Iran “dalam 10 hingga 15 hari” jika perundingan gagal.
