13 Kesimpulan Rapat Pemerintah-DPR untuk Pemulihan Bencana Sumatra

Rapat Koordinasi Pemulihan Bencana di Pulau Sumatra

Pemerintah dan DPR kembali menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi pemulihan bencana di Pulau Sumatra. Pertemuan ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/2/2026). Salah satu target utama yang disepakati adalah selesainya pemulihan di beberapa daerah yang masih membutuhkan atensi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa secara bergantian.

“Satuan tugas pemulihan pascabencana DPR RI dan satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatra pemerintah, bersama dengan pemerintah daerah akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dampak, selesai sebelum Hari Raya Idulfitri 2026,” ujar Dasco.

Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada 11 daerah di tiga provinsi yang masih membutuhkan atensi khusus. Wilayah itu meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Apalagi masih ada daerah yang kembali terkena banjir susulan, sehingga menghambat proses pemulihan. Area itu berada di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Kesepakatan dalam Rapat

Berikut 13 kesimpulan yang disepakati pemerintah bersama DPR dalam rapat yang digelar dari Rabu pagi hingga sore:

1. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatra Pemerintah, dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatra.
2. Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatra Pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, baik di masa pengungsian maupun hunian sementara dan hunian tetap, dapat terpenuhi.
3. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatra Pemerintah, bersama dengan pemerintah daerah, akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dampak selesai sebelum Hari Raya Idulfitri 2026.
4. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatra dapat segera direalisasikan.
5. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
6. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak bencana Sumatra sebelum Hari Raya Idulfitri 2026.
7. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung pemenuhan tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebesar Rp529.300.000.000.

Pengajuan Tambahan Anggaran

Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan pemerintah sepakat memberikan tambahan anggaran ke pemda untuk pemulihan. Selain itu, mereka juga setuju agar bantuan dari diaspora Aceh bisa masuk ke Tanah Air.

Data Korban Bencana

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan total korban meninggal dunia akibat bencana di Pulau Sumatra hingga hari ini mencapai 1.206 jiwa. Sedangkan, 141 warga lainnya dilaporkan masih hilang.

Meski begitu, Tito menekankan, ketika banjir dan tanah longsor menghantam Pulau Sumatra pada akhir November tahun lalu, pemerintah turun tangan dan mengerahkan semua sumber daya. Bahkan upaya penanggulangan bencana, kata Tito, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara, warga Sumatra sejak awal menuntut agar diberlakukan status bencana nasional yang hingga kini tidak dipenuhi.

“Pemerintah telah mengerahkan 39.216 personel TNI, Polri 7.465 personel, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan ada kadet-kadet dari sejumlah instansi. Total ada 90.109 personel yang dikerahkan mulai dari awal hingga tanggap darurat,” kata Tito.

Target Pemulihan

BNPB memiliki target bahwa semua warga Sumatra sudah ada di Huntara saat Lebaran. Namun, jembatan yang dibangun TNI di Tapanuli Tengah rusak lagi akibat banjir. Hal ini menjadi tantangan besar dalam proses pemulihan.