Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik terhadap Presiden Prabowo Subianto
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih sangat tinggi. Lebih dari 90 persen responden menyatakan tetap percaya kepada Presiden, sementara tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mencapai 79,9 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi).
Hasil survei yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo meningkat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Salah satu peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan, tetapi juga oleh evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, penilaian tersebut sangat bergantung pada latar belakang sosial dan ekonomi responden.
Perubahan Faktor Utama Kepuasan Publik
Salah satu temuan penting dari survei ini adalah pergeseran faktor utama yang membentuk kepuasan publik terhadap Presiden. Dulu, citra ketegasan menjadi alasan utama kepuasan, tetapi kini pemberantasan korupsi menjadi dominan.
“Sejak Oktober 2025, variabel yang dianggap paling banyak menentukan kepuasan di kalangan mereka yang puas sama Pak Prabowo itu pemberantasan korupsi,” ujar Burhan.
Selain pemberantasan korupsi, faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan publik adalah pemberian bantuan sosial, terutama setelah gejolak sosial dan ekonomi pada Agustus 2025. “Yang kedua, sering memberi bantuan. Ini juga relatif baru,” tambahnya.
Burhan menegaskan bahwa kepercayaan (trust) dan kepuasan (approval rating) merupakan dua indikator yang berbeda, meskipun saling berkaitan. Kepercayaan bersifat lebih umum, sementara kepuasan sangat dipengaruhi oleh evaluasi kebijakan dan kinerja aktual. “Trust dan approval itu bisa berubah tergantung konteks dan kinerja,” tegasnya.
Fokus pada Isu Nasional, Bukan Polemik Ijazah Palsu
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak larut dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, sikap Prabowo menunjukkan kenegarawanan karena lebih memilih membahas persoalan bangsa yang lebih mendesak.
Polemik lama itu dianggap bukan prioritas utama dalam kepemimpinannya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh yang kerap diasosiasikan sebagai pihak oposisi yang berlangsung di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1/2026) lalu. Adapun tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Susno Duadji, Said Didu, Siti Zuhro, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Pengakuan tersebut disampaikan Susno saat menjadi narasumber dalam program Satu Meja di Kompas TV, Rabu (4/2/2026). Menurut Susno, cara Prabowo menyikapi isu ijazah Jokowi justru menunjukkan sikap seorang negarawan. Ia menilai Prabowo tidak menjadikan isu tersebut sebagai bahan perdebatan utama meski telah lama beredar di ruang publik.
“Ada disinggung sedikit. Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu. Itulah dia menunjukkan kenegarawanan. Dia tidak menyinggung masalah ijazah Jokowi palsu gitu enggak,” kata Susno Duadji, dikutip SURYA.co.id dari Kompas TV.
Susno menambahkan, Prabowo memandang polemik ijazah tersebut bukan sebagai isu prioritas, mengingat banyak persoalan nasional lain yang dinilai jauh lebih mendesak untuk dibahas dan diselesaikan. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga disebut menyampaikan pandangan umum mengenai praktik pemalsuan ijazah yang, menurutnya, tidak hanya terjadi pada satu kasus atau satu figur tertentu.
“Dia (Prabowo) katakan di republik ini banyak yang ijazah (palsu). Bukan ijazah Pak Jokowi ya,” kata Susno.
Bahkan, Prabowo disebut menyinggung secara santai fenomena serupa yang terjadi di lingkungan partainya sendiri. “Termasuk katanya, ‘di partai saya aja ada yang gelarnya profesor tapi hanya foto doang’,” ujar Susno sambil tertawa.
Meski demikian, Susno menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk meremehkan tindak pidana pemalsuan ijazah. “Bukan enggak apa-apa. Artinya persoalan ijazah palsu itu, bukan Pak Jokowi ya, di republik ini banyak,” ujarnya. “Kalau dicari mungkin enggak muatlah di penjara kalau mau dimasukin semua,” sambungnya.
Susno Duadji menekankan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo justru lebih banyak menyoroti isu-isu strategis negara yang dinilai jauh lebih krusial ketimbang polemik personal yang menyita energi publik. “Kita singgung sedikit. Tapi artinya beliau itu masih banyak masalah negara ini yang lebih penting daripada masalah itu yang menyita energi,” tegasnya.
Purnawirawan jenderal bintang tiga itu juga mengaku terkesan dengan paparan Prabowo terkait tantangan global yang dihadapi Indonesia ke depan. “Saya melihat kenegarawannya itu ya. Dia paparkan kita masalah ini menghadapi perang dunia ketiga loh,” ungkap Susno.
Pernyataan tersebut, menurut Susno, memperlihatkan bagaimana Prabowo menempatkan isu nasional dan global sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya.
