Pasar Keuangan Indonesia Menghadapi Tekanan Global
Pasar keuangan Indonesia kembali mengalami tekanan setelah sejumlah lembaga internasional memberikan sinyal negatif secara beruntun. Setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyampaikan kritik terhadap praktik di pasar saham, serta Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas, kini Moody’s Investors Service juga turut menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa penurunan ini dipicu oleh melemahnya prediktabilitas kebijakan pemerintah yang berdampak pada efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, Moody’s juga memberi perhatian khusus terhadap tata kelola Danantara, prioritas investasi, serta sumber pendanaannya.
Tekanan global diperkirakan belum berhenti. Said menyebut, dalam waktu dekat FTSE Russell, anak perusahaan London Stock Exchange Group, juga akan merilis laporan outlook pasar saham dan ekonomi Indonesia. Dari tiga lembaga yang memberi koreksi tersebut, terdapat benang merah yang sama, yaitu praktik tata kelogan yang dinilai kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah.
Menurut Said, peringatan dari lembaga internasional bukanlah hal baru. Ia menyebut, kartu kuning dari MSCI sudah lama diberikan, demikian pula peringatan dari IMF dan International Debt Relief (IDR) terkait posisi utang pemerintah. IMF merekomendasikan rasio utang pemerintah tidak lebih dari 150% terhadap pendapatan negara, sementara IDR menetapkan batas maksimal 167%. Namun, saat ini, posisi Indonesia telah mencapai 349,9%.
Jika peringatan tersebut terus disuarakan, persepsi negatif investor, khususnya di pasar obligasi, akan semakin menguat. Hal itu tercermin dari menurunnya kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) dari sekitar 40% empat tahun lalu menjadi hanya 14% pada akhir Desember 2025.
IMF juga berulang kali merekomendasikan agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI terhadap SBN telah melampaui 25% dari total outstanding. Said menilai rangkaian koreksi global ini justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal.
Langkah-Langkah Reformasi Pasar Modal
Di sektor keuangan, Said mengusulkan sedikitnya tujuh langkah reformasi pasar modal, antara lain:
- Menjaga independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Meningkatkan free float saham hingga 15%.
- Memperkuat keterbukaan informasi.
- Penegakan hukum oleh OJK.
- Sertifikasi pelaku media sosial di pasar modal.
- Evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di bursa saham.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menekan dampak rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pembiayaan APBN.
Restrukturisasi Belanja Negara
Dari sisi fiskal, Said mendorong restrukturisasi belanja negara untuk menekan pelebaran defisit dan mengurangi beban utang, sekaligus sebagai mitigasi jika penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami shortfall tahun ini. Ia menekankan program prioritas tidak harus dibatalkan, tetapi perlu dihitung ulang pendanaannya dan diperbaiki tata kelolanya.
Dalam jangka pendek hingga menengah, Said mengakui pemerintah masih membutuhkan utang baru. Namun, kepercayaan investor dinilai dapat dipulihkan melalui peta jalan reformasi fiskal yang disampaikan secara terbuka dan konsisten.
Peran Danantara dan Pengawasan Korupsi
Said juga menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beruntun mengungkap kasus fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai indikasi adanya problem struktural. Menurutnya, konsentrasi kewenangan yang berlebihan dan lemahnya pengawasan perlu segera dibenahi. “Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan, serta memperkuat kelembagaan pengawasan,” imbuhnya.
Selain itu, Said meminta Presiden memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan batasan peran Danantara. Tujuan utama Danantara adalah menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, menggerakkan industri, dan membuka lapangan kerja baru, agar tingkat permintaan domestik kembali bangkit.
Menurutnya, kiprah Danantara sebagai hedge fund yang bersumber dari dana publik perlu dikaji secara hati-hati dan diberi pagar yang tegas. “Saya yakin, jika hal-hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh, dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang,” pungkasnya.
