Moody’s Penilaian Danantara Tingkatkan Ketidakpastian Pendanaan dan Tata Kelola

JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings memberikan penilaian terkait pembentukan Danantara, sebuah sovereign wealth fund (SWF) baru di Indonesia. Penilaian tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah. Hal ini turut memengaruhi perubahan outlook peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat kredit tetap dipertahankan di level Baa2.

Dalam laporan resminya, Moody’s menyebut bahwa Danantara memiliki kewenangan yang sangat besar atas aset BUMN dengan nilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar 60% dari PDB nominal Indonesia pada 2025. Selain itu, Danantara juga membawa agenda ambisius seperti rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil, serta investasi di sektor-sektor prioritas nasional.

Moody’s menyoroti bahwa koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum jelas terkait mandat Danantara berpotensi meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah. Selain itu, kewenangan Danantara dalam pengambilan keputusan mengenai dividen BUMN bisa berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan pelat merah.

Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama, termasuk bagi perbankan BUMN yang telah meningkatkan pembayaran dividen. Tekanan terhadap kesehatan keuangan BUMN dinilai dapat memengaruhi profil keuangan apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Meski Danantara masih dalam tahap awal pengembangan, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum serta kelembagaan melalui instrumen legislasi. Namun, beberapa pertanyaan mendasar masih belum terjawab, seperti prioritas investasi, mekanisme manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.

Ketidakjelasan tersebut meningkatkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi melemahkan persepsi stabilitas kebijakan di mata investor. Penilaian terhadap Danantara muncul di tengah kekhawatiran mengenai menurunnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan di Indonesia dalam setahun terakhir.

Moody’s mencatat komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah berkontribusi pada meningkatnya volatilitas di pasar saham dan pasar valuta asing, serta bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators, khususnya pada indikator efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Di sisi fiskal, Moody’s menilai fokus pemerintah pada penggunaan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menambah tekanan, terutama mengingat basis penerimaan negara Indonesia yang masih lemah. Risiko tersebut diperparah oleh perluasan program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis dan Perumahan Terjangkau, yang sejauh ini dibiayai melalui pemotongan dan realokasi anggaran antar-kementerian.

Namun, Moody’s tetap menegaskan peringkat Indonesia di level Baa2 dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi yang masih solid, ditopang oleh kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif berhati-hati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal yang dijaga di bawah 3% dari PDB.

Moody’s menyatakan akan terus memantau perkembangan efektivitas dan kredibilitas kebijakan pemerintah, termasuk evolusi kelembagaan Danantara, dinamika kebijakan fiskal dan moneter, serta indikator pasar seperti arus investasi asing, volatilitas nilai tukar dan suku bunga, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Respons Pemerintah

Menanggapi langkah Moody’s tersebut, pemerintah menyatakan bahwa penurunan outlook lebih disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman investor global dan lembaga pemeringkat terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait peran Danantara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa meskipun Moody’s memangkas outlook dari stabil menjadi negatif, sejumlah lembaga pemeringkat internasional lainnya masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade. Namun, Airlangga mengakui penilaian Moody’s mencerminkan kebutuhan pasar akan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal pemerintah, terutama di tengah fokus peningkatan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembentukan superholding BUMN, Danantara.

“Memang APBN kami tahun ini agak berbeda karena kami banyak menggelontorkan program unggulan Bapak Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, kemudian Koperasi Merah Putih, dan juga untuk pelayanan masyarakat itu menggunakan dana APBN. Tetapi untuk menggerakkan pertumbuhan melalui investasi, sekarang kami sudah punya Danantara,” terangnya saat memberikan sambutan mewakili Presiden Prabowo pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (5/2/2025).

Airlangga menyebut, perbedaan tersebut menjadi karakter utama kebijakan fiskal di era Presiden Prabowo. Jika sebelumnya investasi banyak bersumber langsung dari APBN, kini Danantara yang membawahi seluruh BUMN diposisikan sebagai motor utama penggerak investasi nasional.

Menurut Airlangga, perubahan pendekatan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga pemeringkat maupun investor global. “Jadi ini yang harus kami beri penjelasan, karena sebetulnya dengan Danantara, kami sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap state-owned enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan,” jelasnya.

Selain itu, Airlangga menyampaikan bahwa Danantara juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam aktivitas investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Ia menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah ekspansi program-program prioritas, termasuk memastikan dampak berganda terhadap perekonomian.

“Jadi pemerintah optimis, makro tetap kami jaga, budget deficit tetap kurang dari 3% dan tingkat utang di bawah 40%,” pungkasnya.