Pengesahan KUHP dan KUHAP Baru, Awal Babak Baru Hukum Indonesia
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut dengan haru pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru per Januari 2026. Baginya, ini merupakan akhir dari era hukum warisan kolonial dan Orde Baru yang selama ini dianggap tidak adil.
Ia menegaskan bahwa aturan baru ini memiliki sifat reformis dan pro-HAM. Menurutnya, hukum kini bukan lagi menjadi alat represif kekuasaan, melainkan alat bagi rakyat untuk mencari keadilan. “Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda, dan KUHAP warisan Orde Baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun Reformasi,” ujar Habiburokhman.
Sejarah Hukum Warisan Kolonial dan Orde Baru
KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda, sedangkan KUHAP berasal dari masa Orde Baru. Keduanya dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan modern dan hak asasi manusia. Dengan pengesahan aturan baru, diharapkan sistem hukum Indonesia lebih transparan, adil, dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.
Habiburokhman menekankan bahwa hukum harus menjadi alat yang digunakan oleh rakyat untuk menuntut keadilan, bukan hanya sebagai instrumen penguasa. Ia berharap masyarakat dapat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis dan pro-penegakan HAM.
Profil Singkat Habiburokhman
Nama Habiburokhman dikenal luas sebagai politikus vokal sekaligus advokat senior di Indonesia. Saat ini, ia kembali mengemban amanah sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Gerindra, melanjutkan kiprahnya di periode sebelumnya (2019-2024).
Lahir di Metro, Lampung, pada 17 September 1974, Habib memiliki rekam jejak panjang di dunia pergerakan. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), ia aktif dalam berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila, dan Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPL).
Pada era reformasi 1998, Habib dikenal sebagai salah satu pentolan aktivis mahasiswa yang memimpin demonstrasi menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Karena sikap kritisnya, ia sempat beberapa kali ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib.
Karier Profesional dan Politik
Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Unila dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Habib menekuni dunia hukum secara profesional. Tahun 2005, ia mendirikan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang fokus pada gugatan Class Action untuk membela hak-hak rakyat.
Selain itu, ia juga mendirikan Kantor Hukum Bisnis Habiburokhman & Co di Menteng, Jakarta Pusat, yang melayani banyak klien mancanegara. Saat ini, ia tengah menempuh program Doktoral Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Karier politik Habiburokhman mulai melejit sejak bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2010. Ia langsung dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Bidang Advokasi dan anggota Dewan Pembina.
Berikut adalah perjalanan karier politik dan advokasi politiknya:
- 2012: Memimpin Tim Advokasi Jakarta Baru untuk pasangan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI.
- 2014: Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.
- 2017: Mendirikan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang berperan memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di DKI Jakarta.
- 2019: Menjadi Juru Bicara Hukum pasangan Prabowo-Sandi dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur).
