Perombakan Pejabat Pemkot Surabaya di Awal Tahun 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memulai tahun 2026 dengan melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebanyak 69 pejabat mengalami rotasi, beberapa di antaranya menempati posisi strategis sebagai kepala dinas atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelantikan pejabat baru dilakukan di Graha Sawunggaling pada Jumat, 2 Januari 2026. Dalam pelantikan tersebut, dua posisi krusial kini memiliki pimpinan definitif, yaitu:
- Lasidi menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Iman Kristian Maharhandono menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Selain itu, enam jabatan pratama lainnya juga mengalami rotasi, antara lain:
- Syamsul Hariadi menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Agus Imam Sonhaji menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
- Hidayat Syah menjabat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
- Mia Santi Dewi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangan.
- Yusuf Masruh menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Febrina Kusumawati menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Tiga Agenda Utama Wali Kota Eri Cahyadi
Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelantikan yang dilakukan pada awal tahun ini membawa tiga agenda utama. Pertama, menyesuaikan struktur kedinasan agar lebih efisien. Kedua, percepatan riset dan penelitian melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), yang dapat diakses oleh berbagai Perangkat Daerah (PD). Ketiga, mendorong kolaborasi lintas OPD untuk menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa tidak ada Kepala Dinas yang menjabat lebih dari tiga tahun di satu posisi. Perputaran jabatan dilakukan maksimal setiap 2 hingga 2,5 tahun untuk memberikan pengalaman lintas fungsi,” ujar Eri.
Pengawasan Kinerja Pejabat
Untuk menegakkan reformasi birokrasi, Eri Cahyadi menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat untuk mengeluarkan “Rapor Pejabat” setiap enam bulan sekali. Rapor ini tidak hanya menjadi konsumsi internal, tetapi akan dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai pertanggungjawaban hasil kerja.
“Saya ingin keterbukaan. Jika dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, maka pejabat tersebut akan diturunkan, bukan sekadar mutasi. Yang menentukan nasib para pejabat adalah kinerja sendiri dan penilaian masyarakat,” tegas Eri.
Pesan Penting ke Pejabat Baru
Eri Cahyadi mengingatkan bahwa birokrasi adalah pemimpin sejati rakyat karena mereka mengabdi hingga masa pensiun, berbeda dengan jabatan politik yang dibatasi periode. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati nurani dan menjauhi praktik politik praktis, fitnah, maupun upaya saling menjatuhkan.
“Yang dilantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Maka kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada jenengan jangan pernah disiasiakan,” imbuhnya.
Inisiatif Strategis untuk Kondusivitas Kota
Selain rapor kinerja, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua inisiatif strategis untuk menjaga kondusivitas kota:
- Pembentukan Satgas Premanisme, dengan tugas khusus untuk menangani ormas yang terafiliasi dengan praktik premanisme. Satgas ini akan tersebar di wilayah Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat.
- Pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria, sebagai wadah penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan BPN, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemkot. Masyarakat diimbau tidak main hakim sendiri dalam masalah pertanahan.
“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wali Kota Eri Cahyadi.
