BRT Trans Cirebon Berhenti Beroperasi Mulai 1 Januari 2026, Ini Penjelasan Pemkot

Penghentian Sementara BRT Trans Cirebon: Alasan dan Tindak Lanjut

Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon, yang sebelumnya menjadi salah satu moda transportasi massal utama di Kota Cirebon, kini resmi berhenti beroperasi sementara sejak 1 Januari 2026. Keputusan ini tidak dilakukan karena kerusakan armada atau penurunan jumlah penumpang, melainkan akibat tekanan anggaran keuangan daerah.

Pemerintah Kota Cirebon akhirnya memberikan penjelasan terkait alasan penghentian sementara layanan BRT tersebut. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumantho, menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah besarnya subsidi operasional yang harus diberikan oleh pemerintah, sementara kondisi fiskal daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sangat terbatas.

“Ya, alasan utama pemberhentian sementara BRT Trans Cirebon ini adalah karena subsidi yang terlalu besar, sehingga APBD 2026 yang sangat terbatas tidak cukup untuk memberikan subsidi,” ujar Sumantho.

Ia mengakui bahwa meskipun pemerintah sadar masih banyak warga yang bergantung pada layanan BRT, keputusan ini harus diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keuangan daerah. “Betul, memang di APBD 2026 dengan berbagai keterbatasan fiskal yang kita miliki, saya memohonkan maaf kepada masyarakat yang masih setia menggunakan BRT,” tambahnya.

Sumantho menegaskan bahwa pengelolaan BRT Trans Cirebon selama ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besarnya subsidi menjadi beban yang belum mampu ditopang oleh kemampuan keuangan daerah saat ini. “Karena memang pengelolaan BRT itu tidak sedikit yang kita berikan subsidinya. Kita besar, sehingga dengan pengelolaan subsidi yang besar, kita belum mampu fiskalnya ke arah sana, kita hentikan dulu,” jelas dia.

Meski dihentikan sementara, Pemkot Cirebon memastikan langkah ini bukan akhir dari layanan transportasi massal tersebut. Pemerintah berencana melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan arah kebijakan BRT Trans Cirebon ke depan.

Berikut beberapa poin penting yang akan menjadi fokus kajian Pemkot Cirebon:

• Pertama, wilayah mana saja yang benar-benar masih membutuhkan layanan BRT atau transportasi publik milik pemerintah daerah.

  • “Satu, sebetulnya masyarakat yang masih membutuhkan BRT itu atau transportasi publik umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota itu wilayah mana saja,” ucap Sumantho.

• Kedua, pemerintah akan mengkaji rute yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

  • “Kedua, rute mana yang dikehendaki oleh masyarakat. Mungkin kita melihat, makanya perlu kajian, rute yang sekarang apakah diterima oleh masyarakat,” jelas dia.

• Ketiga, jumlah penumpang BRT dengan rute yang saat ini tersedia juga menjadi perhatian.

  • “Ketiga, berapa sih jumlah penumpang BRT yang sekarang dengan rute yang sekarang tersedia,” katanya.

• Terakhir, pemerintah akan memperhitungkan jumlah pengembang serta besaran subsidi yang nantinya harus dikeluarkan oleh Pemkot Cirebon.

  • “Terakhir, berapa pengembang yang ada, sehingga berapa subsidi yang Pemda keluarkan nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon resmi menghentikan operasionalnya sementara waktu mulai 1 Januari 2026. Penghentian ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, saat dikonfirmasi pada Jumat (2/1/2026). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menopang operasional BRT secara optimal.

“Berdasarkan DPA tahun 2026, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Karena itu, operasional BRT Trans Cirebon harus ditunda sementara mulai 1 Januari 2026,” ucapnya.

Menurut Andi, selama ini operasional BRT Trans Cirebon membutuhkan subsidi sekitar Rp 1,5 miliar per tahun. Pengelolaannya berada di bawah PD Pembangunan, namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mengambil keputusan berat.

Meski demikian, Andi menegaskan penghentian ini bukan akhir perjalanan BRT Trans Cirebon. “Harapan kami, BRT tetap bisa menjadi moda transportasi massal andalan masyarakat, tetapi dengan pola lain yang lebih sesuai dengan kemampuan anggaran dan tidak membebani keuangan daerah,” katanya.

Informasi penghentian operasional BRT Trans Cirebon juga diumumkan secara resmi melalui akun Instagram @brttranscirebon, yang menyebutkan 31 Desember 2025 sebagai hari terakhir operasional. Pengumuman tersebut menuai beragam respons warganet. Banyak warga menyayangkan berhentinya layanan transportasi massal yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas, terutama bagi pekerja, pelajar, hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Di awal tahun yang seharusnya menjadi lembaran baru, roda BRT Trans Cirebon justru harus berhenti sejenak, bukan karena tak dibutuhkan, melainkan karena menunggu waktu dan kebijakan agar kelak bisa kembali melaju.