Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) Mengungkap 11 Catatan Kritis untuk Tahun 2026
Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) menilai bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia tidak mengalami kekurangan kebijakan, tetapi justru kekurangan keberanian untuk bercermin terhadap berbagai isu yang muncul. Direktur Eksekutif SMI, Kristian Redison Simarmata, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa negara tampak aktif dalam memproduksi regulasi dan program pembangunan, namun semakin mengabaikan persoalan nyata yang dihadapi warga.
“Stabilitas dijaga, pertumbuhan diklaim, pencitraan dirawat, namun rasa keadilan, partisipasi, dan empati justru tergerus,” ujar Kristian.
Atas dasar itu, SMI menyampaikan 11 catatan kritis akhir tahun sebagai refleksi menuju tahun 2026. Berikut adalah poin-poin utamanya:
1. Demokrasi yang Hilang Substansinya
Demokrasi Indonesia masih berjalan secara prosedural melalui pemilu dan mekanisme formal, namun kehilangan substansi partisipatifnya. Aspirasi warga sering diposisikan sebagai gangguan stabilitas, bukan sumber koreksi kebijakan. Ruang dialog menyempit, sementara kritik publik sering direspons defensif. “Demokrasi yang sehat menuntut keterbukaan terhadap perbedaan dan keberanian mendengar suara yang tidak nyaman. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi ritual administratif yang menjauh dari rakyat.”
2. Kerusuhan Sosial sebagai Akumulasi Masalah
Kerusuhan sosial Agustus 2025 tidak dapat dibaca sebagai insiden sesaat. Tapi merupakan akumulasi panjang ketimpangan ekonomi, konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan, kegagapan negara dalam menangani bencana, serta rasa tidak didengar oleh negara.
3. Penanganan Bencana yang Buruk
Penanganan bencana di berbagai daerah, terutama Sumatera, memicu gelombang protes korban dan masyarakat terdampak. Keterlambatan bantuan, buruknya koordinasi, serta minimnya transparansi memperlihatkan lemahnya tata kelola kebencanaan. Negara cenderung hadir dalam fase darurat dan seremoni, tetapi absen dalam pencegahan dan pemulihan jangka panjang.
4. Kemunduran Reformasi Polri
Reformasi Polri mengalami kemunduran serius. Sepanjang 2025, terlihat praktik di mana Peraturan Kapolri dijalankan seolah memiliki kedudukan lebih tinggi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan sekadar persoalan teknis regulasi, melainkan pembangkangan institusional terhadap konstitusi.
5. Penurunan Kepercayaan pada Penegakan Hukum
Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terus menurun. Penanganan sejumlah kasus besar memperlihatkan proses hukum yang membingungkan, komunikasi publik yang buruk, serta kesan kuat bahwa hukum lebih berfungsi sebagai industri kekuasaan daripada alat pencari kebenaran.
6. Korupsi Anggaran Publik
OTT KPK terhadap Dinas PUPR Sumatera Utara menegaskan bahwa anggaran publik masih menjadi ladang korupsi. Masalah ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan individu. Desain pengelolaan anggaran yang tertutup, pergeseran anggaran yang janggal atas nama efisiensi, serta lemahnya pengawasan DPRD memperlihatkan problem struktural.
7. Hilirisasi yang Tidak Adil
Narasi hilirisasi diklaim sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi nasional. Namun di lapangan, hilirisasi kerap tampil sebagai ekstraktivisme dengan wajah baru. Konflik sumber daya alam dan agraria meningkat, masyarakat lokal tersingkir, dan kerusakan ekologis meluas.
8. Kegagalan Negara dalam Pencegahan Bencana
Banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera memperlihatkan kegagalan negara menjalankan fungsi pencegahan. Tata ruang yang abai, pemberian izin yang serampangan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi akar masalah.
9. Penambahan Kodam dan Batalyon TNI
Penambahan Kodam dan Batalyon TNI sepanjang 2025 dilakukan dengan minim penjelasan publik dan uji kebijakan terbuka. Persoalannya bukan pada eksistensi militer, melainkan pada batas peran dalam negara demokratis.
10. Penghargaan yang Tidak Berkeadilan
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto tanpa penyelesaian pelanggaran HAM berat menunjukkan kegagalan negara mengelola sejarah secara jujur dan berkeadilan. Penghargaan yang dilepaskan dari keadilan berisiko memutihkan masa lalu dan melukai korban.
11. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Sejalan dengan Kondisi Nyata
Pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan kondisi riil rumah tangga. Daya beli menurun, lapangan kerja terbatas, dan sektor informal menjadi penyangga utama tanpa perlindungan memadai. Situasi ini diperparah oleh matinya meritokrasi.
Kristian menambahkan, kesebelas catatan ini bermuara pada satu persoalan mendasar: negara perlahan kehilangan rasa malu. Kebijakan keliru dipertahankan tanpa koreksi, pernyataan pejabat melukai nalar publik tanpa konsekuensi, dan kegagalan dibungkus retorika keberhasilan.
“SMI menegaskan bahwa pembenahan Indonesia tidak cukup melalui tambal sulam kebijakan, melainkan membutuhkan pemulihan etika kekuasaan. Negara yang sehat bukan negara yang selalu benar, tetapi negara yang berani mengakui kesalahan, membuka ruang koreksi publik, dan bertanggung jawab. Rasa malu adalah awal tanggung jawab, dan tanggung jawab adalah inti demokrasi.”
