JAKARTA — Tahun 2025 menjadi momen penting dalam pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek-proyek besar tetap berjalan, meskipun pemerintah menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah Giant Sea Wall (GSW), yang bertujuan untuk mengatasi penurunan muka tanah di sepanjang Pantai Utara Jawa. Selain itu, beberapa proyek warisan seperti Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) mulai mempercepat skema pembiayaannya.
Perubahan paradigma pembangunan juga terlihat melalui penggunaan skema Public Private Partnership (PPP). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal sambil tetap memastikan target pemenuhan konektivitas nasional dan ketahanan wilayah pesisir sesuai dengan rencana RPJMN 2025-2029.
Selain itu, regulasi turut memengaruhi perjalanan infrastruktur sepanjang tahun ini. Pemerintah lebih selektif dalam menetapkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang disahkan pada Senin (10/2/2025).
Dalam beleid tersebut, Prabowo menetapkan sebanyak 77 proyek strategis nasional (PSN) yang akan fokus dibangun selama masa jabatannya. Dari jumlah tersebut, 29 merupakan PSN baru, sedangkan sisanya 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.
Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029.
Fokus tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada optimalisasi fungsionalitas dan integrasi antar moda transportasi demi menekan biaya logistik nasional yang masih menjadi tantangan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia.
Berikut deretan proyek infrastruktur sepanjang 2025:
1. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall)
Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa. Melalui Peraturan Presiden mengenai RPJMN 2025–2029, proyek ini resmi ditetapkan sebagai salah satu PSN prioritas untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang kian menurun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal membutuhkan investasi hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).
Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik. Sejalan dengan hal itu, Prabowo turut membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.
Badan tersebut dibentuk pada Agustus 2025, di mana sosok Didit Herdiawan Ashaf ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. GSW bukan lagi sekadar wacana 30 tahun lalu, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan ekosistem dan ekonomi di pesisir Utara Jawa.
2. Titik Terang Tol Getaci: Babak Baru Lelang Ulang
Setelah berulang kali mengalami kegagalan lelang, proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) akhirnya memasuki babak baru pada pertengahan 2025. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan restrukturisasi proyek dengan memecah segmen pembangunan agar lebih menarik bagi investor swasta di tengah ketatnya likuiditas sektor konstruksi.
Proyek yang dijuluki calon jalan tol terpanjang di Indonesia ini difokuskan terlebih dahulu pada ruas Gedebage hingga Tasikmalaya. Langkah ini diambil guna memastikan kelayakan finansial proyek tetap terjaga tanpa harus menunggu kesiapan pendanaan untuk keseluruhan ruas hingga ke Cilacap yang membutuhkan dana investasi jumbo.
Proses lelang ulang yang digelar tahun ini menunjukkan minat dari konsorsium besar yang kembali melirik potensi trafik di koridor selatan Jawa Barat. Tol Getaci diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik dan konektivitas pariwisata yang selama ini hanya mengandalkan jalur arteri nasional yang padat.
3. Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong via Parung
Sepanjang tahun ini, konektivitas di wilayah penyangga Jakarta semakin solid dengan ditekennya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Bogor-Serpong via Parung pada Oktober 2025.
Proyek senilai Rp12,3 triliun ini dilaksanakan menggunakan skema Unsolicited atau prakarsa badan usaha tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedikitpun. Tol sepanjang sekitar 31 kilometer ini akan menghubungkan Junction Salabenda di Bogor hingga Junction Serpong di Tangerang Selatan.
Dengan ditekennya PPJT, konsorsium pemenang lelang resmi memulai tahapan persiapan konstruksi yang dijadwalkan akan mulai terlihat di lapangan pada tahun mendatang. Ruas ini sangat dinanti oleh warga Bogor dan Tangerang karena diprediksi mampu memangkas waktu tempuh hingga 65%, dari yang sebelumnya mencapai 1,5 jam menjadi hanya sekitar 45 menit saja.
4. Peresmian Tol Trans-Sumatra: Ruas Sicincin-Padang
Dari sisi konektivitas Sumatra, Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km akhirnya selesai konstruksi dan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025. Proyek yang sempat terkendala masalah pembebasan lahan selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat.
Penyelesaian ruas ini menjadi momentum penting bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam menyambungkan sirip-sirip Tol Trans-Sumatera (JTTS). Dengan operasionalnya ruas ini, akses logistik dari Sumatera Barat menuju pintu ekspor di Riau menjadi lebih efisien, memangkas biaya transportasi komoditas unggulan daerah.
5. Akselerasi IKN dan “Karpet Merah” Perpres No. 79/2025
Memasuki tahun 2025, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas. Hal tersebut didukung oleh payung hukum kuat melalui Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi ini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat penyelenggaraan IKN, memberikan kepastian investasi, serta mempermudah skema pengalihan aset dan hak atas tanah bagi badan usaha yang masuk ke Nusantara.
Implementasi Perpres ini langsung berdampak pada rampungnya infrastruktur konektivitas utama, yakni Jalan Tol Akses IKN dan optimalisasi fungsional Jembatan Pulau Balang. Dengan regulasi ini, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggandeng mitra strategis melalui skema KPBU, sehingga beban APBN untuk pembangunan infrastruktur sekunder dapat dialihkan ke sektor privat secara lebih terukur.
Otorita IKN melaporkan bahwa sistem transportasi cerdas dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) kini mulai diuji coba secara luas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan kebijakan dari Perpres 79/2025 juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan dan relokasi infrastruktur pendukung dapat berjalan lebih harmonis, meminimalisir sengketa yang sempat menghambat proyek di tahun-tahun sebelumnya.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
