Sejarah Baru: Tiga Ormas Islam di Riau Duduk Bersama
Pekanbaru – Tiga organisasi masyarakat Islam di Provinsi Riau, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) berhasil mencatat sejarah dengan duduk bersama untuk pertama kalinya sejak 1937. Pertemuan ini berlangsung dalam rangka menyampaikan refleksi akhir tahun serta mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah daerah.
Rekomendasi yang disampaikan menyoroti beberapa isu utama seperti kepemimpinan, korupsi, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Selain itu, usulan juga mencakup pengawasan narkoba di Selat Malaka, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penanaman nilai kebangsaan di pendidikan.
Peran Penting Ormas Islam dalam Pembangunan Daerah
Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Riau, KH Abdul Halim Mahali, menyatakan bahwa pertemuan tiga ormas ini merupakan momen penting dalam sejarah sinergi antara NU, Muhammadiyah, dan Persis di Riau. Ia menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah ada pertemuan serupa sejak 1937.
“Ini menjadi awal yang baik bagi tiga ormas ini, diawali di Riau, kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” ujarnya.
Ketua PW Muhammadiyah, Hendri Sayuti, menegaskan bahwa tahun 2025 di Riau penuh dinamika, terutama dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Meski begitu, ia menyampaikan rasa syukur karena Riau masih dilindungi dari bencana ekologis yang terjadi di provinsi lain.
“Kami menyoroti kepemimpinan di Riau, apapun situasinya Riau hari ini dalam situasi asam manis, karena dinamika kepemimpinan. Riau terkenal di Jakarta karena korupsinya,” ujarnya.
Korupsi sebagai Fokus Utama
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama dalam rekomendasi adalah korupsi. Hendri Sayuti menyatakan bahwa Riau harus dipimpin secara bersama-sama oleh semua pihak, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu.
“Riau tidak bisa dipimpin dengan kekuatan personal, baik di struktur pemerintahan maupun di luar, Riau harus secara bersama kita bertanggungjawab untuk Riau. Pemegang kekuasaan mari duduk bersama,” jelasnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Perwakilan tiga organisasi Islam, Aidil Haris, menyampaikan hasil kajian sepanjang tahun 2025 menunjukkan masih adanya persoalan mendasar di bidang pendidikan, khususnya tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Ormas Islam mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Di sektor sosial dan politik, dinamika lokal di Riau sepanjang 2025 masih diwarnai persoalan korupsi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya Melayu.
Isu Ekonomi dan Infrastruktur
Dari sisi ekonomi, kesenjangan antarwilayah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan utama. Lemahnya kemandirian fiskal daerah, defisit APBD, serta penurunan sektor migas dan sawit menuntut strategi pembangunan yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
Infrastruktur menjadi isu krusial sepanjang 2025, mulai dari kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL, kondisi lahan gambut, hingga kebutuhan konektivitas jalan tol dan listrik. Ormas Islam menilai diperlukan komitmen politik yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.
Pengawasan Narkoba di Selat Malaka
Terhadap instansi vertikal, Ketua PWNU Riau KH Abdul Halim Mahali mengapresiasi atas kinerja aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian, serta mendorong percepatan penanganan kasus, peningkatan pengawasan di Selat Malaka, serta penguatan pelayanan kepolisian yang humanis.
“Kepada Polda Riau, kami mengusulkan peningkatan pengawasan di wilayah Selat Malaka yang rawan kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan kayu ilegal. Penguatan personel di lapangan, peningkatan pelayanan lalu lintas yang humanis,” ujarnya.
Usulan Strategis untuk Penguatan Nilai Kebangsaan
Selain itu, ormas Islam juga mengajukan sejumlah usulan strategis untuk penguatan nilai kebangsaan dan persatuan nasional. Usulan tersebut meliputi imbauan doa bersama untuk keselamatan bangsa melalui masjid-masjid, kebijakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri di lembaga pendidikan, serta penguatan pendidikan cinta tanah air melalui kurikulum berjenjang.
