Tantangan dalam Penyelenggaraan Bantuan Sosial di Wilayah Perbatasan
Di wilayah perbatasan yang masih menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial, terdapat kabar yang menyedihkan tentang bantuan sosial (bansos) yang justru dialirkan ke kantong pejabat dan aparat negara. Hal ini menjadi ironi yang sangat menyakitkan, karena bansos seharusnya menjadi penyangga hidup bagi warga paling rentan.
Bansos senilai Rp 2,1 miliar untuk 7.523 warga penerima manfaat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menimbulkan polemik. Proses pembagian bansos disinyalir tidak tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/POLRI, hingga anggota DPRD Nunukan terdaftar sebagai penerima bansos tersebut.
Ini adalah ironi yang nyata, karena bansos seharusnya ditujukan kepada warga miskin dan rentan. Namun, justru mereka yang memiliki jabatan dan akses kekuasaan yang lebih besar mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut. Di Kabupaten Nunukan, hal ini bukan sekadar rumor, melainkan tercantum dalam daftar penerima resmi.
Kegagalan Tata Kelola Bansos
Kritik terhadap Dinas Sosial Nunukan sangat layak diberikan. Sebagai ujung tombak kebijakan sosial di daerah, Dinsos seharusnya tidak hanya berperan sebagai tukang salur, tetapi juga sebagai penjaga akurasi data dan keadilan kebijakan sosial. Namun, yang terlihat justru sebaliknya.
Data dari pusat diterima, lalu disiapkan untuk disalurkan, sementara proses verifikasi lapangan baru dilakukan setelah media dan publik bereaksi. Bagaimana jika tidak ada reaksi dari media dan publik? Ini adalah logika terbalik dalam administrasi publik: koreksi dilakukan setelah kegaduhan, bukan sebelum kesalahan terjadi.
Gerak lambat ini bermasalah dalam tiga aspek utama. Pertama, menunjukkan lemahnya kapasitas manajerial dan analitik Dinsos Nunukan dalam membaca risiko kebijakan. Kedua, mencerminkan budaya birokrasi pasif yang hanya menunggu perintah atasan atau tekanan publik. Ketiga, mengaburkan akuntabilitas, seolah kesalahan selalu bisa dialihkan ke “data pusat”.
Data Tunggal Tanpa Kontrol Lokal
Pemerintah pusat mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis bansos. Secara konsep, ini sebuah langkah yang maju. Namun di lapangan, data tunggal tanpa kontrol lokal justru menjadi alat legitimasi kesalahan massal.
Ketika daerah menerima data tanpa ruang kritis verifikasi, tanpa kewenangan koreksi cepat, dan tanpa kewajiban audit internal sebelum penyaluran, maka yang terjadi adalah penyaluran membabi buta. Dinsos Nunukan, dalam konteks ini, gagal memainkan peran sebagai gatekeeper.
Lebih ironisnya lagi, saat ini kita hidup di era digital dengan integrasi data yang seharusnya makin mudah. Menyaring data ASN, TNI/Polri, dan pejabat publik bukan pekerjaan rumit. Jika ini tidak dilakukan, pertanyaannya sederhana: apakah karena tidak mampu, atau karena tidak mau?
Tidak Cukup Klarifikasi, Harus Ada Konsekuensi
Permintaan Bupati Nunukan agar data diverifikasi dan dievaluasi patut diapresiasi, tetapi itu belumlah cukup. Evaluasi tanpa konsekuensi hanya akan melahirkan siklus kesalahan yang sama di tahun berikutnya.
Yang dibutuhkan adalah langkah tegas: audit internal Dinsos, penetapan tanggung jawab administratif, dan perbaikan prosedur yang bersifat mengikat. Jika perlu, publik harus tahu unit mana yang lalai dan bagaimana sanksinya dijatuhkan. Tanpa itu, jargon perbaikan data hanya akan menjadi mantra kosong.
Kesimpulan
Kasus bansos salah sasaran di Nunukan adalah alarm keras bagi tata kelola kebijakan sosial di daerah. Ia menguji apakah birokrasi lokal sungguh memahami makna keadilan sosial, atau sekadar menjalankan rutinitas administratif tanpa empati dan akuntabilitas.
Dinas Sosial Nunukan tidak boleh lagi berlindung di balik alasan teknis dan keterbatasan data. Dalam kebijakan sosial, kelalaian bukan sekadar kesalahan, melainkan bentuk ketidakadilan. Jika bansos terus salah sasaran dan birokrasi tetap lamban, maka yang gagal bukan hanya satu dinas, tetapi fungsi negara itu sendiri dalam melindungi warganya yang paling rentan.
Pada akhirnya, “Bansos untuk Pejabat Kaya” bukan sekadar judul, melainkan cermin kegagalan negara memastikan keadilan sosial bekerja sebagaimana mestinya. Ketika bantuan untuk warga miskin justru dinikmati oleh pejabat dan aparat yang mapan, bansos kehilangan makna etik sekaligus legitimasi publiknya.
