Kebakaran Gedung Terra Drone: Korban Jiwa dan Kondisi Gedung yang Tidak Sesuai Standar
Kebakaran besar yang terjadi di Gedung Terra Drone pada Selasa (9/12/2025) menelan korban jiwa. Kejadian ini memicu banyak pertanyaan mengenai kondisi gedung dan keselamatan di dalamnya. Diketahui bahwa Terra Drone adalah perusahaan penyedia layanan drone terbesar di dunia, yang menawarkan solusi mutakhir untuk survei udara, inspeksi infrastruktur, analisis data, dan lainnya.
Gedung Kantor Terra Drone berada di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta menyebut kebakaran mulai diketahui sejak pukul 12.43 WIB. Tim damkar langsung meluncur ke lokasi dan memulai pemadaman pada pukul 12.50 WIB. Sekitar pukul 14.10 WIB, api berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan di lokasi kejadian.
Polres Metro Jakarta Pusat mengonfirmasi jumlah total korban meninggal sebanyak 22 orang, terdiri dari tujuh laki-laki dan 15 perempuan. Dari jumlah tersebut, satu orang adalah ibu hamil dengan usia kandungan tujuh bulan. Rata-rata korban meninggal ditemukan di lantai 3, 4, dan 5. Para korban meninggal disebabkan oleh kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan lemas dan akhirnya kematian.
Kondisi Gedung dan Izin yang Tersedia
Gedung Terra Drone yang terbakar memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari menjelaskan bahwa gedung ini sudah mengantongi IMB sejak 2014 dan SLF sejak 2015. Saat itu, seluruh proses penerbitan izin masih berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Menurut Vera, saat SLF diterbitkan, ada area-area yang wajib dibiarkan kosong sebagai jalur penyelamatan ketika terjadi bencana seperti kebakaran atau gempa. Jalur evakuasi itu seharusnya tidak boleh dikunci atau dihalangi benda apa pun. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Area kosong yang semestinya menjadi jalur evakuasi justru diisi barang-barang karena terlihat seperti ruang yang tak terpakai. Dalam beberapa kasus, pintu darurat bahkan dikunci.
Gubernur DKI Menilai Gedung Tidak Memenuhi Standar Keselamatan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kebakaran yang menelan puluhan korban menunjukkan bahwa bangunan tersebut tidak memenuhi standar keselamatan. Ia mengatakan bahwa jika semua aturan dipatuhi, kejadian ini tidak akan terjadi. “Ini kan pasti dibangun tanpa aturan. Kalau saya lihat struktur dan sebagainya pasti mereka melanggar aturan,” ucap Pramono.
Ia menyoroti tata ruang dan fasilitas penyelamatan di dalam gedung yang sangat minim. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah ukuran tangga yang terlalu kecil, sehingga banyak karyawan tidak bisa turun menyelamatkan diri saat api membesar. “Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang tidak bisa turun ke bawah,” lanjut dia.
Selain itu, ia menyoroti kurangnya akses evakuasi dan sistem keselamatan, padahal gedung tersebut digunakan untuk aktivitas berisiko tinggi, termasuk penyimpanan baterai litium untuk drone. Saat kebakaran terjadi, para karyawan naik ke lantai atas karena api muncul dari bawah, namun justru terjebak akibat asap pekat. “Memang problem utamanya adalah gedung tersebut tidak dipersiapkan dengan rescue kalau terjadi kebakaran,” kata dia.
Masalah Utama dan Tindakan yang Diperlukan
Kejadian ini menunjukkan pentingnya mematuhi standar keselamatan dalam pembangunan gedung. Pemerintah DKI Jakarta akan lebih intensif lagi memonitor apakah standar-standar dalam SLF sudah terpenuhi di lapangan. Selain itu, penegakan aturan dan pengawasan terhadap penggunaan gedung serta fasilitas keselamatan menjadi hal yang sangat penting.
