Kritik terhadap Bandara Khusus yang Layani Penerbangan Internasional
Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, mengungkapkan kekhawatiran terkait keberadaan tiga bandara khusus yang diberikan izin oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk melayani penerbangan internasional. Menurutnya, hal ini memicu pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi negara.
Menurut penjelasan Said Didu, tiga bandara tersebut mendapatkan izin melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 38 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2025. Izin ini memungkinkan bandara-bandara tersebut melayani penerbangan langsung ke luar negeri, baik untuk pengangkutan penumpang maupun kargo.
Said Didu menyoroti bahwa salah satu dari bandara tersebut adalah Bandara Morowali milik PT IMIP. Bandara ini dikelola oleh perusahaan asing, yaitu perusahaan China. Selain itu, ada juga Bandara di Wade Bay, Halmahera Tengah, yang dimiliki oleh PT Wade Bay Nickel, serta Bandara di Pelalawan Riau yang dikelola oleh PT APP, yang merupakan bagian dari Sinar Mas Grup dan perusahaan asing.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan bandara-bandara ini tanpa perangkat negara mencerminkan risiko terhadap kedaulatan ekonomi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang merasa terancam oleh praktik-praktik seperti yang disebutnya sebagai “Serakahnomic”.
Isu Serakahnomic dan Kedaulatan Ekonomi
Said Didu mengkritik berbagai masalah yang muncul di Indonesia, seperti banjir di Sumatera, kasus bandara Morowali, pemagaran laut, perampokan tanah rakyat, dan perampasan aset negara. Ia menilai semua masalah ini adalah hasil dari praktik “Serakahnomic”.
Ia mempertanyakan apakah saat ini sudah cukup untuk menetapkan darurat kedaulatan ekonomi. “Menghentikan SERAKAHNOMIC sudah perlu darurat kedaulatan ekonomi?” tanyanya.
Selain itu, Said Didu juga mengarahkan kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai ada ketidakselarasan antara komitmen presiden melawan “Serakahnomic” dengan tindakan Menteri Perhubungan. Menurutnya, Menteri Perhubungan justru memberikan izin khusus penerbangan langsung ke luar negeri dari tiga bandara khusus yang dikelola oleh pelaku “Serakahnomic”.
Ia meminta Presiden mempertimbangkan pencabutan izin tersebut karena dinilai sangat rawan dan akan membebani negara. “Ini sangat tidak adil,” katanya.
Latar Belakang Muhammad Said Didu
Muhammad Said Didu dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dan mulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 1987.
Selama bertahun-tahun, ia meniti jenjang karier hingga menduduki berbagai posisi eselon di BPPT. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Kementerian BUMN, posisi yang membuatnya sering muncul di media nasional. Selain itu, ia pernah menjadi anggota MPR pada 1997 dan komisaris di beberapa BUMN seperti PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).
Said Didu juga pernah menjadi Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, hingga anggota Dewan Pengawas RSCM Jakarta. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2016), ia menjadi Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said.
Namun, pada 2018, ia dicopot dari jabatan Komisaris Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting melalui RUPSLB. Kementerian BUMN menyatakan pencopotannya karena dianggap tidak sejalan lagi dengan pemegang saham.
Keputusan untuk Mengundurkan Diri
Nama Said Didu kembali menjadi sorotan ketika ia memutuskan mengundurkan diri sebagai PNS BPPT pada 13 Mei 2019. Keputusannya pensiun dini setelah mengabdi selama 32 tahun 11 bulan dilakukan agar lebih bebas menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
Langkah berseberangan dengan pemerintah juga tampak saat ia menerima tawaran menjadi saksi dalam sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu kritik paling keras yang pernah ia lontarkan adalah terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia. Menurutnya, proses pembelian saham Freeport melalui PT Inalum berpotensi merugikan negara.
Penulis yang aktif meliput dunia hiburan dan tren media sosial. Ia menghabiskan waktu senggang dengan mendengarkan musik pop, mengedit video ringan, dan menjelajahi akun kreator. Ia percaya bahwa hiburan adalah bagian dari dinamika masyarakat. Motto: “Kreativitas adalah energi kehidupan.”
