Penutupan Pemerintah Federal Terlama di Amerika Serikat
Penutupan pemerintah federal terlama dalam sejarah Amerika Serikat hampir berakhir pada hari ke-43. Setelah DPR AS pada Rabu malam menyetujui RUU anggaran baru, Kongres AS yang terdiri atas Senat dan DPR mengirimkan RUU tersebut ke meja Presiden Donald Trump. Kesepakatan antara Partai Demokrat dan Republik memungkinkan kembali dibukanya pemerintahan.
Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Donald Trump akan menandatangani RUU pendanaan pemerintah di depan kamera dari Ruang Oval pukul 21.45 waktu Washington. Awalnya, Trump merencanakan makan malam privat dengan beberapa media Gedung Putih pukul 19.30, tetapi acara tersebut kini ditutup untuk media. Sebaliknya, kamera akan diizinkan masuk ke Ruang Oval untuk penandatanganan RUU pendanaan yang akan membuka kembali pemerintah federal di depan kamera.
Pemungutan Suara DPR AS
Dalam pemungutan suara 222 banding 209, DPR mengesahkan resolusi berkelanjutan jangka pendek yang telah disahkan Senat AS untuk mendanai pemerintah hingga akhir Januari. RUU tersebut sebagian besar didukung oleh Partai Republik, dengan beberapa Demokrat bergabung dalam pemungutan suara untuk kesepakatan tersebut.
Enam anggota DPR dari Partai Demokrat memberikan suara mendukung RUU tersebut, yaitu Jared Golden, Adam Gray, Henry Cuellar, Don Davis, Tom Suozzi, dan Marie Gluesenkamp Perez. Di sisi lain, dua anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie dan Greg Steube, memilih untuk menentang langkah tersebut.
Pemungutan suara ini mengakhiri masa penutupan pemerintah yang menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Dampak dari penutupan tersebut meliputi ribuan pembatalan penerbangan setiap hari, jutaan keluarga tanpa bantuan pangan, serta negara-negara bagian yang berjuang untuk mengisi kekosongan federal.
Layanan Kesehatan
Saga 43 hari tersebut sebagian besar terjadi di Senat AS, di mana Partai Demokrat bersikeras menuntut konsesi layanan kesehatan sebagai imbalan atas suara mereka untuk membuka kembali pemerintahan. Kebuntuan ini memecahkan rekor penutupan pemerintahan sebelumnya, yang berlangsung selama 35 hari di bawah pemerintahan Trump yang pertama.
Partai Demokrat berupaya memperpanjang subsidi pajak yang ditingkatkan yang bertujuan menurunkan biaya premi asuransi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) era Obama. Partai Republik menyatakan terbuka untuk menegosiasikan kebijakan tersebut, tetapi tidak sebelum pemerintah federal dibuka kembali.
Pemungutan suara pada Rabu malam adalah yang pertama yang dilakukan DPR sejak 19 September, setelah majelis tersebut menyelesaikan reses 54 hari yang dikecam Partai Demokrat sebagai “liburan berbayar delapan minggu” bagi Partai Republik.
Perbedaan Pandangan Partai
Partai Republik, pada gilirannya, berpendapat bahwa anggota partainya telah “melakukan tugas mereka” dan mereka tidak akan kembali ke Washington sampai Senat Demokrat memberikan suara untuk membuka kembali pemerintahan.
Partai Republik hampir dengan suara bulat mendukung undang-undang pendanaan tersebut, meskipun banyak anggota kaukus yang sering menentang resolusi berkelanjutan sebagai cara untuk mendanai pemerintah. Kaukus Kebebasan DPR yang konservatif, yang sering menjadi duri dalam daging bagi para pemimpin, mengirimkan memo yang menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan “kemenangan mutlak dan total.”
Di Senat, tujuh anggota Demokrat dan seorang legislator independen yang berkoalisi dengan Demokrat bergabung dengan Partai Republik untuk mencapai ambang batas 60 suara guna mematahkan syarat minimal pada Ahad malam. Senat kemudian mengesahkan RUU tersebut pada Senin, dan mengirimkannya ke DPR untuk disetujui.
Isu Utama dan Tantangan Berikutnya
Setelah 14 kali pemungutan suara gagal pada RUU jangka pendek yang sebelumnya disahkan DPR, versi Senat memperpanjang pendanaan hingga 31 Januari 2026. Ini mencakup paket tiga RUU alokasi anggaran yang akan mendanai Departemen Urusan Veteran dan Pertanian, di antara hal-hal lainnya.
Resolusi berkelanjutan tersebut secara khusus tidak mencakup perpanjangan subsidi Obamacare yang telah ditingkatkan, yang akan berakhir pada akhir tahun ini — isu utama yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat.
Akibatnya, beberapa pihak berpendapat bahwa Senat dari Partai Demokrat gagal meraih konsesi meski telah melalui seluruh penutupan pemerintah. Para pemimpin Partai Demokrat menanggapi bahwa perjuangan mereka masih berlanjut.
Partai Republik di Senat berjanji untuk mengizinkan pemungutan suara bulan depan mengenai subsidi yang akan berakhir, tanpa jaminan bahwa RUU tersebut akan lolos di Kongres atau mendapatkan tanda tangan presiden, dengan asumsi hal itu terjadi. Johnson belum berjanji untuk mengajukan RUU perpanjangan subsidi layanan kesehatan dan ia menegaskan minggu lalu bahwa ia “tidak terlibat dalam negosiasi apa pun.”
Sebagai konsesi lainnya, Partai Republik setuju untuk membatalkan ribuan rencana PHK yang diumumkan Gedung Putih pada 1 Oktober, hari pertama penutupan pemerintahan.
