Ratusan Massa Berunjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Karawang
Ratusan massa yang terdiri dari para pekerja, petani, dan mahasiswa berkumpul di depan kantor Bupati Karawang pada Rabu, 12 November 2025. Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut penyelesaian berbagai masalah yang mereka anggap membebani masyarakat setempat.
Massa yang hadir berasal dari berbagai wilayah seperti pabrik, kawasan industri, serta desa-desa sekitar. Awalnya mereka melakukan konvoi di beberapa kawasan industri sebelum bergerak menuju gerbang kantor bupati yang terletak di Jalan A. Yani, Karawang Barat.
Kepadatan massa yang sangat besar menyebabkan aparat kepolisian menutup satu jalur Jalan A. Yani agar tidak bisa dilintasi kendaraan. Arus lalu lintas dialihkan agar tidak terganggu oleh pengunjuk rasa.
Saat tiba di depan gerbang, para pengunjuk rasa membawa puluhan poster dengan tulisan “Karawang Poek”. Hal ini menjadi simbol dari banyaknya permasalahan yang muncul selama masa kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh.
Mereka menyoroti isu-isu seperti ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebijakan publik di Kabupaten Karawang. Dalam orasinya, peserta aksi mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil, khususnya kaum pekerja dan petani.
Beberapa tuntutan yang diajukan dalam aksi “Karawang Poek” antara lain:
Penghapusan pemagangan dan pencabutan Perbup No. 19 Tahun 2025.
Rancangan Perbup Anti Pemagangan Eksploitatif.
Kenaikan upah buruh tahun 2026 sebesar 10 persen.
Pelaksanaan reforma agraria sejati dan pembangunan industrialisasi berbasis desa.
Pendidikan gratis, ilmiah, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Penghapusan sistem outsourcing dan kontrak kerja serta menciptakan lapangan kerja formal.
Penolakan semua bentuk PHK dengan alasan apa pun.
Permintaan bupati membatalkan rencana kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Karawang.
Menurut Rudi, salah satu pengunjuk rasa, aksi tersebut murni merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kaum pekerja. Ia menyatakan bahwa Perbup pemagangan merugikan buruh muda dan membuka ruang eksploitasi. “Kami ingin pemerintah mendengar suara rakyat, bukan hanya pengusaha,” ujarnya.
Hingga pukul 15.20 WIB, massa masih bertahan di sekitar Kantor Bupati sambil menunggu perwakilan pemerintah daerah untuk berdialog. Aksi ini disebut akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius oleh Pemkab Karawang.
Pada pukul 16.00 WIB, hujan deras mengguyur wilayah Karawang, termasuk lokasi unjuk rasa. Namun, para pengunjuk rasa tetap bertahan dan terus meneriakan tuntutan mereka. Akhirnya, beberapa perwakilan pengunjuk rasa dipersilakan masuk ke kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Perwakilan pengunjuk rasa dari unsur buruh, Dion Untung Wijaya, menyampaikan 9 tuntutan utama mereka. Dion menekankan pentingnya kenaikan upah sebesar 10% di tahun 2026.
Bupati Aep Syaepuloh menanggapi dengan berjanji akan memusyawarahkan bersama dewan pengupahan daerah. Terkait tuntutan pencabutan Perbup No. 19 Tahun 2025, ia mengaku akan melakukan evaluasi dalam waktu 14 hari.
“Semua tuntutan kami terima dan akan ditindak lanjuti melalui musyawarah bersama pihak terkait, termasuk pihak legislatif. Namun apakah keputusannya sesuai dengan keinginan pengunjuk rasa atau tidak, tergantung hasil musyawarah nanti,” ujar Aep.
Di tengah guyuran hujan deras menjelang adzan Magrib, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali datang menagih hasil musyawarah yang dijanjikan bupati.
