Peran Pertamina dalam Pengembangan Blok Tuna
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sedang mempercepat proses pencarian pengganti Harbour Energy sebagai operator di Blok Tuna. Hal ini dilakukan setelah Harbour Energy, yang sebelumnya menjadi mitra dengan Zarubezhneft melalui anak perusahaan ZN Asia Ltd (ZAL), memutuskan untuk keluar dari kemitraan tersebut.
Harbour Energy, melalui Premier Oil Tuna BV, telah menghentikan operasinya di Blok Tuna akibat dampak sanksi Uni Eropa dan Inggris terhadap Rusia selama konflik antara Rusia dan Ukraina. Saat ini, ZAL, yang memiliki 50 persen hak partisipasi (participation interest/PI), mengambil alih peran sebagai operator Blok Tuna.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyatakan bahwa Harbour Energy sedang mencari penggantinya melalui proses tender. Ia berharap Pertamina, sebagai BUMN migas nasional, dapat menjadi salah satu pihak yang tertarik mengelola Blok Tuna.
“Kita berharap ada Pertamina di situ. Ada perusahaan nasional,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen. Djoko juga menunjukkan adanya potensi masuknya perusahaan swasta migas lainnya, meskipun belum disebutkan secara spesifik.
Pertamina telah menunjukkan ketertarikannya dengan menerima data terbuka (open data) dari Harbour Energy. “Open data sudah, sudah datang juga,” tambah Djoko.
SKK Migas menargetkan agar Harbour Energy menentukan penggantinya di Blok Tuna pada November 2025 mendatang. “Saya dorong minta November ini selesai. Itu SKK. Minta jangan molor-molor,” tegas Djoko.
Perubahan Rencana Produksi Blok Tuna
Sebelumnya, SKK Migas membuka peluang bagi Harbour Energy untuk mencari mitra lain pengganti ZN selama eskalasi konflik Rusia dan Ukraina. Namun, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, menjelaskan bahwa Harbour Energy memiliki minat lain di blok migas wilayah Laut Andaman.
Harbour Energy saat ini memiliki portofolio di beberapa blok migas di Laut Andaman, termasuk Andaman I, Andaman II, dan South Andaman, bekerja sama dengan Mubadala Energy dan bp. “Posisi dari KKKS Harbour sebelumnya bahwa dia tidak bisa lanjut kalau ada saksi dari AS di mitra sebelahnya,” ujar Rikky.
Dalam konteks tersebut, Harbour Energy tampaknya memiliki rencana investasi lain di Laut Utara, sementara ZAL akan melanjutkan kegiatan Front End Engineering Design (FEED) serta menuntaskan proyek tersebut sesuai target.
SKK Migas menargetkan Blok Tuna bisa mulai berproduksi (on stream) pada tahun 2028-2029. Target ini mundur dari rencana awal yakni ditargetkan on stream pada tahun 2026-2027. Pasalnya, Blok Tuna sudah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) pada Desember 2022. Imbas kemelut ini, Harbour Energy pun harus menunda investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) menjadi 2025.
Langkah Berikutnya untuk Blok Tuna
Selain itu, SKK Migas juga menugaskan ZAL untuk melanjutkan kegiatan FEED dan menyelesaikan proyek Blok Tuna sesuai target. Proses ini sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan cadangan migas di Blok Tuna dapat berjalan lancar.
Dengan perubahan strategi dan rencana pengembangan yang lebih fleksibel, SKK Migas tetap berkomitmen untuk memastikan Blok Tuna dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan energi nasional. Diharapkan, dengan masuknya Pertamina atau perusahaan nasional lainnya, Blok Tuna dapat segera memasuki tahap produksi dan meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi di Indonesia.
