Beritagowa.com JAKARTA – DPR menyoroti kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Pengawas Pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Kontribusi PPKGBK ke negara di bentuk penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) pada 10 tahun terakhir cuma sekitar 0,1% dari aset yang dimaksud dikelola senilai Rp347 triliun.
“Asetnya Rp347 triliun, pendapatan 10 tahun semata-mata Rp435 miliar, kenapa kecil sekali? apakah direksinya tidaklah punya strategi sebagai bisnis,” kata Anggota Komisi XIII DPR Mafirion di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo, Direktur Utama PPK Kemayoran Medi Kristianto, dalam Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menambahkan, kalau kondisinya begini terus tentu akan merugikan negara ke depannya.
“Ini asetnya begitu seksi tapi dapatnya cuma segini. Kalau begitu orang yang dimaksud mimpin tak perlu sekolah tinggi-tinggi amat untuk jadi dirut PPKGBK. Kan cuma nyewa-nyewa serta nyewa, tak ada pengembangannya,” tambah Mafirion.
Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo memaparkan sumbangan GBK sejak 2014 hingga 2024 adalah Rp435 miliar. Skor yang dimaksud disetorkan itu merupakan 15 persen dari total pendapatan.
“BLU di area Indonesia wajib memberikan 15% dari seluruh pendapatan setiap tahunnya terhadap kas negara,” ujarnya.
Pengelolaan kawasan komplek Gelora Bung Karno oleh PPKGBK juga disorot Indonesia Audit Watch (IAW). IAW memohon pemerintah untuk melakukan audit terhadap PPKGBK serta PPK Kemayoran yang dimaksud selama ini tidaklah memberi hasil maksimal untuk negara.
Sekretaris IAW Iskandar Sitorus mengatakan, tidaklah maksimalnya setoran untuk kas negara harus ditelusuri lebih banyak dalam, apakah hanya sekali tiada maksimal dari sisi biaya sewa lahan atau ada hal lainnya. Sebab para mitra atau perusahaan swasta yang digunakan menyewa lahan PPKGBK maupun PPK Kemayoran membayar mengikuti nilai tukar bursa yang mana menjadi acuan.
“Penyebab setoran negara bukan maksimal dikarenakan apa? Kontrak yang tersebut bukan sesuai pangsa atau justru sejumlah terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang tak masuk kas negara,” kata Iskandar.
Misalnya pengelolaan lahan di tempat GBK. Menurut Iskandar, berbagai penyewaan lahan di tempat GBK yang digunakan kerja samanya tiada melalui PPKGBK, melainkan transaksinya dengan koperasi-koperasi yang dimaksud ada di area PPKGBK. “Mencari kebenarannya mudah, tinggal dicek hanya langsung,” katanya.
