beritagowa.com – Wacana untuk menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan melalui pengesahan RUU Perampasan Aset terus bergulir di tengah keraguan politik dan komitmen DPR.
Meskipun begitu, masyarakat melihat UU Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus di mana pelaku sulit dituntut melalui proses hukum pidana konvensional.
Ahli Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno Wiwoho, terus mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi UU. Namun, dia mengakui bahwa implementasi NCB di Indonesia tidak mudah dan membutuhkan keberanian politik serta kolaborasi yang nyata dari DPR.
Menurutnya, DPR harus segera mengambil langkah konkret dengan mengundang para ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, dan publik untuk merumuskan regulasi yang matang dan dapat diterapkan secara efektif. Hardjuno menekankan pentingnya adanya regulasi khusus untuk NCB yang terpisah dari kerangka hukum pidana seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
“Jika digabungkan dengan UU Tipikor, akan terjadi tumpang tindih yang berpotensi menghambat implementasi NCB,” ujarnya di Surabaya, Kamis (12/12/2024).
Dia juga menilai bahwa aturan khusus akan memberikan kejelasan hukum dan memudahkan implementasi, terutama untuk kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut secara pidana karena meninggal dunia atau kurangnya alat bukti.
“Dalam konteks ini, NCB memungkinkan negara untuk tetap dapat merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pidana,” tegas Hardjuno.
Dia juga menyoroti berbagai tantangan yang mungkin muncul, terutama resistensi dari sektor politik dan birokrasi.
“Tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor kuat di ranah politik dan birokrasi, sehingga diperlukan keberanian dan komitmen yang besar untuk mendorong instrumen ini,” pungkasnya.
