beritagowa.com – JAKARTA – Imparsial menyatakan Polri sebagai salah satu institusi negara yang bertanggung jawab dalam menjaga Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Polri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan.
“Dalam hal ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Ardi juga mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat sejumlah capaian positif dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dalam tiga tahun terakhir.
Menurut catatan Imparsial, terdapat 28 kasus pada tahun 2021, 23 kasus pada tahun 2022, dan 18 kasus pada tahun 2023. Hingga November 2024, terdapat 20 kasus yang terjadi. Namun, Ardi menegaskan bahwa perbaikan terus-menerus harus tetap dilakukan untuk memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Imparsial juga menyebutkan bahwa Polri telah melakukan beberapa inisiatif progresif dalam hal ini, seperti memfasilitasi dialog antar kelompok agama atau kepercayaan. Beberapa kasus yang berpotensi menimbulkan konflik berhasil diredam melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Contohnya adalah kasus penolakan pembangunan rumah ibadah yang berhasil ditangani oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2021.
Selain itu, Polri juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Meskipun masih terbatas pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik berbasis agama atau keyakinan, unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik dan menerapkan pendekatan preventif melalui persuasi. Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat di beberapa daerah.
Imparsial berpendapat bahwa Polri perlu merumuskan kebijakan internal yang dapat menjadi panduan bagi anggotanya dalam mencegah dan menangani kasus pelanggaran kebebasan beragama berdasarkan prinsip dan norma HAM. Dengan mendekati perayaan Natal yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh umat Kristiani di Indonesia, diharapkan Polri dapat menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang.
