beritagowa.com – Tarif tiket pesawat yang tinggi masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Khususnya saat ini, menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah diminta untuk berani mengambil langkah yang tepat agar tarif tiket pesawat bisa turun.
“Memang dibutuhkan langkah berani agar upaya penurunan tiket pesawat terbang bisa terealisasi. Masyarakat jelas menanti, apalagi saat ini menjelang Libur Nataru di mana mereka sangat membutuhkan tiket pesawat yang terjangkau untuk kebutuhan mudik atau liburan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (19/11/2024).
Huda menegaskan bahwa penurunan tarif pesawat terbang memang menjadi masalah yang sulit bagi pemerintah. Jika tarif tersebut diturunkan, maka maskapai penerbangan akan terancam kolaps. Namun, jika tidak diturunkan, maka akan memberatkan masyarakat pengguna pesawat terbang. Hal ini juga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung di destinasi pariwisata prioritas di berbagai daerah.
Meski begitu, Huda menilai bahwa pemerintah masih bisa melakukan terobosan untuk menurunkan tarif tiket pesawat. Salah satunya adalah dengan menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dibebankan kepada penumpang.
“Sekarang dihitung saja berapa PPN yang didapatkan oleh pemerintah jika dibandingkan dengan potensi penurunan okupansi pesawat terbang dengan berbagai efek dominonya termasuk di industri pariwisata,” ujarnya.
Huda juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi tarif tiket pesawat terbang, seperti jarak penerbangan, jenis pesawat, pajak, biaya asuransi, dan biaya tuslah yang berlaku tentatif. Menurutnya, rata-rata maskapai penerbangan mengeluarkan biaya sebesar Rp118,7 juta per 1 jam terbang. Biaya ini belum termasuk pajak baik PPN maupun pajak tambahan terkait avtur. Sehingga, mayoritas pajak ini juga dibebankan kepada konsumen, yang membuat harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik relatif tinggi.
Politikus PKB ini juga meragukan bahwa tarif tiket pesawat bisa turun jika pemerintah tidak berani mengambil langkah berani, seperti menanggung PPN penumpang pesawat terbang. Terlebih lagi, mulai Januari 2025, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12%. “Kalau tidak berani mengambil langkah terobosan, saya ragu kebijakan penurunan tarif tiket pesawat bisa terealisasi,” katanya.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya menurunkan tarif tiket pesawat terbang. Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat. Saat ini, Satgas lintas kementerian/lembaga tersebut terus mengkaji skema penurunan harga tiket pesawat. Targetnya, dalam beberapa pekan ke depan, sudah ada keputusan terkait skema penurunan tarif tiket pesawat domestik.
