beritagowa.com – JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI mengapresiasi visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam dua tahun pertama masa jabatannya, Prabowo menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen.
Menurut data BPS, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,79%. Dari angka tersebut, 0,83% di antaranya masih dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem ini terjadi jika pengeluaran per orang per hari kurang dari Rp10.739 atau setara dengan Rp322.170 per orang per bulan. Jika dihitung untuk satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, maka pengeluaran per bulan harus kurang dari Rp1.288.680.
“Saya selaku Ketua Komite III DPD RI sangat mendukung rencana Presiden dalam mengatasi kemiskinan, terutama di wilayah Timur Indonesia. Apalagi 3 wilayah dengan kemiskinan ekstrem tersebut berada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur dan Barat masih belum merata, sehingga ketimpangan semakin besar dan kemiskinan ekstrem masih terjadi. Saya berharap keadilan sosial dapat dirasakan oleh semua orang, terutama di wilayah Timur Indonesia,” ujar Filep, Jumat (25/10/2024).
Senator dan akademisi hukum ini juga menyoroti strategi pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks. Oleh karena itu, Filep berharap pemerintah dan DPD RI memiliki pandangan yang sama dalam menangani masalah kemiskinan.
“Kedua, harus ada sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, sehingga dapat terjadi transformasi ekonomi yang nyata melalui peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang penting,” lanjutnya.
Ketiga, perlu adanya program khusus untuk mengatasi kemiskinan di wilayah otonom dan wilayah dengan kemiskinan ekstrem. Dengan cara ini, Komite III DPD RI berharap target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.
Filep juga menyoroti rendahnya kualitas pendidikan sebagai salah satu akar masalah kemiskinan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perbaikan institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi rendah. Hal ini berdampak pada daya saing masyarakat secara keseluruhan. Jika kualitas pendidikan tidak diperbaiki, maka negara akan terus memelihara kemiskinan. Oleh karena itu, semua pihak harus ikut serta dalam memperbaiki sistem pendidikan,” tutur Senator asal Papua Barat tersebut.
