beritagowa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Yhanu Setiawan mengomentari kabinet hukum Prabowo Subianto yang baru dibentuk. Diantara para tokoh yang masuk dalam kabinet tersebut, terdapat Jaksa Agung ST Burhanuddin yang kembali dipilih oleh Prabowo.
Menurut Yhanu, keputusan Prabowo untuk mengajak Burhanuddin kembali ke kabinet sangat tepat dan telah menjawab harapan publik. Hal ini dikarenakan Burhanuddin telah mempertahankan integritas kejaksaan dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice (RJ). Dengan adanya RJ, masyarakat kini dapat merasakan sisi humanis dari penegakan hukum.
“Meskipun ada yang tidak setuju, namun selama kepemimpinannya, Burhanuddin telah berhasil mengembalikan uang triliunan rupiah ke negara. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menjaga stabilitas perekonomian melalui penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Saya yakin Burhanuddin memiliki rekam jejak yang memenuhi harapan publik. Saat ini, Kejaksaan menjadi lembaga hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat, sehingga keputusan Prabowo untuk memilihnya kembali adalah langkah yang tepat,” ujar Yhanu, Minggu (20/10/2024).
Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, menyoroti isu yang beredar di media sosial mengenai pelaporan Jaksa Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Suparji, pelaporan ini terkesan aneh dan seharusnya tidak menjadi urusan KPK, melainkan lebih tepat ditangani oleh Disdukcapil atau pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memecah belah antarlembaga pemberantasan korupsi.
Suparji juga menegaskan bahwa Jaksa Agung Burhanuddin telah bekerja dengan baik selama lima tahun terakhir dan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ia menyarankan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh spekulasi para koruptor yang mencoba untuk mengadu domba antarlembaga pemberantasan korupsi, dan lebih fokus pada pemberantasan korupsi yang sebenarnya.
