beritagowa.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) di Polri. Perpres Nomor 122 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas peraturan presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditandatangani oleh Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2024.
Dalam Pasal 20A, tujuan dibentuknya Kortastipidkor adalah untuk membantu Kapolri dalam melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kortastipidkor akan dipimpin oleh pejabat eselon 1 b atau setara dengan Jenderal Polisi Bintang Dua atau Irjen Pol.
Berikut adalah isi lengkap Pasal 20A yang mengatur tentang Kortastipidkor:
Pasal 20A
(1) Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor adalah bagian dari tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.
(2) Tugas Kortastipidkor adalah untuk membantu Kapolri dalam melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta melakukan penelusuran dan pengamanan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
(3) Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kakortastipidkor bertanggung jawab kepada Kapolri.
(4) Kakortastipidkor akan dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor atau Wakakortastipidkor.
(5) Kortastipidkor terdiri dari paling banyak 3 (tiga) direktorat.
Baca juga: Polisi Tangkap 5 Terduga Teroris di Bekasi, Baca Artikel Selanjutnya di beritagowa.com.
