Beritagowa.com – Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri memberikan dukungan kepada Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, untuk menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Dukungan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanty, setelah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto di Jakarta pada Senin (14/10/2024). Evita yakin bahwa Nanny Hadi Tjahjanto memiliki kemampuan untuk memperjuangkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, dukungan tersebut juga didasari oleh fakta bahwa Nanny Hadi Tjahjanto merupakan anggota keluarga Polri, sebagai anak dari Brimob.
“Menurut AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri, KBPP Polri akan memberikan dukungan kepada keluarga Polri yang berkontestasi dalam pemilihan di setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi, KBPP Polri mendukung Nanny Hadi Tjahjanto untuk menjadi Ketua Umum Kowani, sesuai dengan amanat AD/ART dan Tri Setia,” ungkap Evita.
Evita juga menyampaikan bahwa KBPP Polri telah memberikan masukan dan pemikiran kepada Nanny Hadi Tjahjanto yang dapat diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani dapat memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, dan penguatan kelembagaan dalam mengurusi isu-isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani dapat memberikan amanat utama kepada Wanita Indonesia untuk menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Ekonomi Bangsa’ yang dijadikan sebagai common platform Kowani, dengan tujuan mendekatkan perempuan ke dalam pembangunan ekonomi, yang dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintahan baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” jelas Evita.
Evita juga mengakui bahwa terdapat perkembangan yang cukup positif dalam isu-isu perempuan dan anak belakangan ini. Namun, tantangan yang dihadapi juga semakin berat, seperti angka kematian ibu yang masih tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya keterampilan dan upah kerja, serta kurangnya perwakilan perempuan di parlemen.
Terkait perlindungan hak perempuan, masih terdapat kasus kekerasan yang tinggi, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di sektor informal dan migran yang masih lemah.
