Pengalaman Pribadi dan Kritik terhadap Kondisi Guru Honorer
Beberapa hari yang lalu, saya sedang mencari persediaan kopi di kantor. Namun, karena stok habis, saya memutuskan untuk mampir ke minimarket dekat kontrakan sebelum pergi ke kantor. Setelah mendapatkan kopi, saya mengalami kesulitan menemukan gula. Saya bukanlah penikmat kopi yang idealis, jadi butuh gula untuk menyeduhnya.
Dari pada bingung, saya bertanya kepada salah satu karyawan minimarket tersebut tentang lokasi gula. Jawabannya singkat dan datar: “Gula di belakang.” Ia tidak memberikan kontak mata atau senyuman ramah, seperti biasanya dilakukan oleh pelayan yang baik. Hal ini membuat saya merasa tidak nyaman. Meski begitu, saya tidak ingin menggeneralisasi bahwa semua pelayan minimarket memiliki sikap seperti itu. Beberapa kali saya juga bertemu dengan pelayan yang ramah.
Saya berusaha merasionalisasi sikap karyawan tadi dengan mempertimbangkan upah yang diterimanya setiap bulan. Mungkin saja, pekerja dengan penghasilan di bawah UMR sulit untuk fokus pada pelayanan terbaik. Meski agak hiperbolis, cerita ini menjadi pengingat bahwa ada banyak masalah serius dalam sistem pendidikan.
Kisah ini membawa saya pada topik yang lebih penting, yaitu guru honorer. Hari ini, 25 November, adalah hari guru. Namun, banyak dari mereka masih menghadapi tantangan besar. Banyak guru honorer rela menerima honor tiga bulan sekali, meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah cair. Seorang teman bahkan mengatakan bahwa seorang guru honorer dengan ijazah S1 dan bekerja di bawah dua tahun hanya menerima honor Rp 400 ribu per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan.
Ini menjadi episode panjang dalam dunia pendidikan. Meski status mereka sebagai guru honorer diakui oleh pemerintah, penghasilan mereka masih jauh dari guru ASN. Bahkan, dibandingkan dengan pelayan toko yang saya temui siang tadi, penghasilan guru honorer jauh lebih rendah.
Data dari Kemen PAN-RB tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah guru honorer tercatat sekitar 730 ribu orang. Jumlah ini ditambah dengan 140 ribu guru di kabupaten/kota dan 14 ribu guru di tingkat provinsi. Sementara itu, jumlah guru ASN mencapai 1,3 juta orang. Ini menunjukkan bahwa keberadaan guru honorer adalah realitas yang harus ada.
Saya tidak habis pikir bagaimana guru honorer dengan penghasilan rendah bisa dituntut untuk mendidik anak-anak bangsa. Bagaimana mereka bisa menjadi garda terdepan mencetak generasi penerus jika penghasilan mereka sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar?
Hasil penelitian dari Institute for Demographic And Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa 42% responden guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, sementara 13% lainnya bahkan di bawah Rp 500 ribu. Ini menunjukkan bahwa negara masih gagal membangun pondasi pendidikan yang baik.
Pelayan toko yang mungkin menerima upah UMR pun sulit untuk memberikan layanan terbaik. Lalu, bagaimana dengan guru honorer yang setiap hari mendidik anak-anak kita? Bisakah kita menggantungkan masa depan bangsa ini pada orang-orang yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri?
Meski begitu, saya tetap berharap bahwa status sosial guru yang dihormati di masyarakat bisa menjadi semangat bagi guru-guru kita. Ini bukan kesalahan mereka, melainkan kesalahan pengelola negara. Saya percaya biaya untuk makan gratis anak-anak jauh lebih baik jika dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Dirgahayu Guru Indonesia, teruslah mendidik bangsa ini dengan sepenuh hati.
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."
