Beritagowa.com JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) memacu pemerintah menurunkan besaran Pajak Ekspor (Bea Keluar/BK) kemudian Pungutan Ekspor (PE) CPO dan juga item turunannya (Dana BPDPKS) menjadi 0%. Besaran BK lalu PE akan berakibat segera terhadap turunnya daya saing sektor sawit dan juga produk-produk turunannya jika Indonesia di tempat lingkungan ekonomi global secara keseluruhan.
“Sebaiknya eksekutif Indonesia menjaga dan juga melindungi sektor minyak sawit lalu hasil turunannya secara holistik, sehingga masih memiliki daya saing kuat sebagai primadona lingkungan ekonomi minyak nabati dunia,” kata Ketua Umum SPKS Sabarudin di siaran pers, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, keberadaan BK serta PE akan makin memperberat kondisi ekonomi perkebunan kelapa sawit milik petani, lantaran kian mendapat distorsi berat dikarenakan terkena dampak pajak impor 32% yang tersebut diterapkan Presiden Donald Trump . Kondisi perdagangan bursa dunia dari beberapa pakar ekonomi, juga menggambarkan akan adanya gelombang badai dunia usaha global akibat penerapan tarif dagang tinggi yang diadakan Trump.
Akibatnya, dampak dengan segera akan dirasakan petani kelapa sawit di tempat Indonesia. Hasil panen dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan pula terdampak harga jual jualnya. Lantaran, berdasarkan hukum ekonomi pasar, setiap beban baru yang dikenakan, akan terus terdistribusi hingga mata rantai yang mana paling lemah. “Posisi paling lemah sepanjang mata rantai produksi minyak sawit secara umum berada di tempat pihak petani kelapa sawit,” jelasnya.
Oleh karenanya SPKS memohon pemerintah untuk menurunkan BK kemudian PE terhadap CPO kemudian komoditas turunannya dapat diturunkan menjadi 0%. Sambil terus memperhatikan gejolak ekonomi yang digunakan akan timbul akibat penerapan tarif dagang baru Amerika Serikat ini.
“Kondisi perdagangan dunia, selama ini selalu berdiskusi mengenai hambatan perdagangan seperti tarif juga non tarif. Tapi dengan adanya penerapan tarif dagang baru yang digunakan sangat besar, seolah-olah meniadakan semua perundingan dagang yang sudah pernah dilaksanakan selama ini,” jelasnya.
SPKS memperkirakan adanya kebijakan tarif dagang Presiden Trump juga akan mendistorsi permintaan CPO serta komoditas turunan sehingga akan menurunkan harga jual jual TBS hasil panen petani. Diperkirakan nilai tukar akan turun berkisar 2 hingga 3% atau sekitar Rp60-100 per kg TBS. Turunnya nilai jual petani, tentu akan terbantu dengan diturunkannya BK juga PE hinga 0%, sehingga nilai tukar jual TBS hasil panen petani akan stabil.
SPKS juga mengingatkan akan kerja-kerja petani yang telah lama diadakan pada menerapkan praktik budidaya terbaik serta berkelanjutan guna menggerakkan terbukanya bursa baru di dalam bursa global. Usaha petani ini, harusnya mendapat dukungan dari pemerintah, guna menerapkan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Kondisi perkebunan kelapa sawit sendiri telah lama melakukan berbagai perubahan. Melalui penerapan praktik budidaya terbaik kemudian berkelanjutan, di tempat mana pemeliharaan flora perkebunan, menjadi konsen dari setiap usaha yang dimaksud dilakukan. Melalui penerapan prinsip juga kriteria berkelanjutan, maka permintaan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat dewasa ini.
Pentingnya penurunan BK kemudian PE menjadi 0%, menurut Sabarudin, juga dibutuhkan secepat mungkin. Di sisi lain, otoritas juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang juga jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk juga sarana prasarana tak naik nilai tukar jualnya.
Melalui antisipasi sedini mungkin saja ini, SPKS berharap akan kondusifitas perkebunan kelapa sawit akan tetap saja terjaga keberlangsungannya. Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit bisa jadi terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara menghasilkan kembali devisa dari jualan CPO kemudian item turunannya.
Kondusifitas juga akan menyokong inisiatif ketahanan pangan kemudian energi yang digunakan diadakan Presiden Prabowo, dengan memacu partisipasi terlibat dari suplai pasokan komponen baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga rakyat memiliki kemandirian ekonomi. “Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri lalu bekerja keras membantu pemerintah menyuplai keperluan pangan serta energi di negeri,” ungkapnya.
