Beritagowa.com JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang dimaksud telah lama disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang digunakan baru disahkan memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI serta kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang tersebut kuat, profesional, kemudian fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan serta kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang mampu mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di tempat X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang tersebut menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, masyarakat sulit mengakses draf akhir RUU TNI serta minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen publik harus memverifikasi ada rambu-rambu hukum yang dimaksud jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana meyakinkan bahwa pembaharuan ini tak akan menyebabkan dampak dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan pada internal TNI? Salah satu tantangan besar pada TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat pemasaran oleh sebab itu prestasi, bukanlah lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengamati TNI yang tersebut makin profesional, kuat, kemudian dihormati, baik dalam di negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang dimaksud profesional lalu berpihak pada rakyat. Maka justru akibat itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk kemudian terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walaupun tak setuju dengan kebijakan pemerintah, selalu memperkuat kewenangan pemerintah yang sah kemudian berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
