beritagowa.com – Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, tanpa upaya pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan nasional, Indonesia akan kesulitan bersaing di tingkat ASEAN dan dunia. Bahkan, untuk program makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar negeri.
“Rakyat saat ini sedang menanti bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah mampu menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini hanya akan menjadi impian di tengah situasi ekonomi global yang semakin rumit? Waktu akan membuktikan, apakah janji ini dapat diwujudkan atau hanya menjadi kontradiksi belaka,” ujar Pieter dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).
Pieter menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus memiliki keberanian yang besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Salah satu ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang merupakan bagian dari janji Prabowo untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
Pieter C Zulkifli. Foto/Dok SINDOnews
Pieter menyatakan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan apakah kenaikan PPN tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan transformasi ekonomi atau hanya tindakan pragmatis yang mengorbankan rakyat demi pencapaian angka-angka di laporan keuangan negara. Menurut Pieter, Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat untuk mewujudkan janji-janji besar yang diusungnya, seperti menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyediakan makan siang gratis, membangun tiga juta rumah, dan menciptakan jutaan lapangan kerja.
“Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, untuk mewujudkan janji-janji besar tersebut, diperlukan keberanian dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau hanya tindakan pragmatis yang mengorbankan rakyat demi pencapaian angka-angka di laporan keuangan negara?” ungkap Pieter.
Di satu sisi, Pieter menilai bahwa kenaikan PPN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung target ambisius Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun. Namun, di sisi lain, langkah tersebut dianggap bertentangan dengan janji Prabowo untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang berdampak pada daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Pieter juga menyoroti proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai Rp8.000 triliun per tahun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, namun proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mencapai Rp3.600 triliun untuk APBN 2025.
