beritagowa.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, diperlukan adanya kerja sama antar negara. Hal ini disampaikan olehnya saat menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community Council (APSC) ke-28 yang diselenggarakan di Laos pada Selasa (8/20/2024).
Dalam forum pertemuan tersebut, Hadi menekankan bahwa ASEAN perlu mengambil tindakan konkret dan memberikan kesepakatan khusus terhadap ASEAN Leaders Declarations on Combating in Persons Caused by Abused of technology. Menurutnya, korban TPPO di Asia Tenggara sering dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal lain seperti penipuan secara daring atau online.
Kondisi ini menyebabkan semakin banyaknya warga yang menjadi korban penipuan daring yang dilakukan oleh para pelaku TPPO. Jika tidak ditangani secara bersama-sama, Hadi khawatir di masa depan ASEAN akan menjadi pusat tindak kriminal di bidang penipuan dan perdagangan.
“Kawasan Asia Tenggara yang seharusnya menjadi pusat pertumbuhan, dapat berubah menjadi pusat penipuan dan kejahatan,” ujar Menko Polhukam.
Untuk itu, Hadi menekankan pentingnya kerja sama antara negara-negara di ASEAN dalam menangani kejahatan TPPO. ASEAN sendiri telah menyepakati kerja sama di bidang penegakan hukum melalui perjanjian ASEAN Mutual Legal Assistance. Hadi berharap perjanjian tersebut dapat menjadi landasan utama bagi terbentuknya kerja sama yang lebih kuat di antara negara-negara di ASEAN dalam menangani kejahatan TPPO.
