Beritagowa.com – DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024). Rakornas ini merupakan upaya internal Kemendagri untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang sering muncul di lingkungan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Biro Hukum dalam menyusun dan meninjau setiap kebijakan, terutama yang berdampak luas bagi masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus melalui peninjauan Biro Hukum untuk menghindari masalah di masa mendatang.
Tito juga menyoroti banyaknya masalah hukum yang ada di lingkungan pemerintahan. Dia selalu memantau setiap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA). “Kita menyadari bahwa masalah hukum di lingkungan pemerintahan sangat banyak. Hampir setiap minggu ada gugatan,” ujar Tito.
Mendagri juga memaparkan bahwa banyak produk hukum yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Dari tahun 2020 hingga 2024, ada 892 rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan oleh daerah ke Kemendagri. Sementara itu, Kemendagri telah menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) dan 138 Instruksi Mendagri.
Rakornas ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan personal antara Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Itulah yang menjadi target utama, yaitu emotional bonding. Hubungan personal antara kita sebagai komunitas Biro Hukum,” ungkap Tito.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pembicara penting, seperti Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus. Selain itu, ada juga Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Roberia.
