Gowa dalam Sorotan: Berita Terkini, Cerita Menarik

Juknis Baru MBG Dinilai Berpotensi Bebani Mitra, GAPEMBI Sulsel Soroti Keberlanjutan Operasional SPPG

MAKASSAR — Perubahan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan kekhawatiran di kalangan mitra penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan.

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan menilai setiap perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan keberlangsungan operasional SPPG, terutama bagi mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk mendukung pelaksanaan program.

Mitra telah menyiapkan investasi fasilitas, sarana, prasarana, dan tenaga operasional untuk mendukung program pemerintah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Konsolidasi Mitra MBG Wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Swiss-Belhotel, Jalan Boulevard, Makassar, Sabtu (7/11/2026).

Ketua DPW GAPEMBI Sulawesi Selatan, Nurdin Beta, mengatakan mitra selama ini telah mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah melalui penyediaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kebutuhan operasional.

Karena itu, perubahan ketentuan yang berimplikasi terhadap struktur pembiayaan dan mekanisme operasional perlu dikaji secara menyeluruh.

“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program. Tetapi ketika ada perubahan juknis yang berdampak langsung terhadap mitra dan relawan, kami berharap prosesnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak yang selama ini menjalankan program di lapangan,” ujarnya.

Menurut Nurdin, persoalan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mitra mempertahankan operasional SPPG, tetapi juga dampak lanjutan terhadap tenaga kerja.

Dalam forum konsolidasi, sejumlah relawan menyampaikan keberatan karena penerapan juknis terbaru dinilai berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan pendapatan.

GAPEMBI menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program.

Selain itu, GAPEMBI juga menyoroti hubungan antara juknis terbaru dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani sebelumnya.

Apabila terdapat perubahan substansial terhadap hak, kewajiban, maupun pembiayaan mitra, organisasi tersebut menilai perlu ada kejelasan mengenai mekanisme penyesuaian perjanjian.

GAPEMBI Sulsel selanjutnya akan melakukan kajian hukum dan tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan langkah hukum apabila ditemukan dasar yang kuat.

Meski demikian, Nurdin menegaskan bahwa dialog tetap menjadi jalan penyelesaian yang diharapkan.

GAPEMBI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha mitra, perlindungan tenaga operasional, dan keberhasilan program MBG secara keseluruhan.

Amri Nufail

Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *