Opini: Karut Marut atau Carut Marut?

Menjelajahi Kekacauan dalam Komunikasi Pendidikan

Dalam ruang publik Indonesia, istilah “karut marut” dan “carut marut” sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tidak tertata, penuh konflik, dan kehilangan arah. Dua bentuk ini bukan sekadar variasi bahasa, melainkan representasi dari realitas sosial yang lebih luas: ketidakteraturan komunikasi dalam kehidupan institusional, termasuk dunia pendidikan.

Ketika sekolah, kampus, atau birokrasi pendidikan dipenuhi miskomunikasi, tumpang tindih informasi, dan lemahnya etika dialog, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan karut-marut komunikasi pendidikan. Secara leksikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan kedua istilah tersebut. Karut-marut berarti kusut, kacau tidak keruan, rusuh, bingung, bahkan banyak bohong dan dustanya dalam perkataan. Sementara carut-marut merujuk pada perkataan keji, kotor, atau tidak pantas. Dengan demikian, keduanya dapat dibaca sebagai dua dimensi masalah komunikasi: kekacauan sistem (karut-marut) dan kemerosotan etika bahasa (carut-marut). Dalam konteks pendidikan modern, dua-duanya sering hadir bersamaan.

Komunikasi sebagai Jantung Organisasi Pendidikan

Dalam teori organisasi klasik, Chester Barnard menegaskan bahwa organisasi hanya dapat bertahan jika terdapat sistem komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi, koordinasi tidak mungkin berlangsung. Sementara Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang hidup melalui pertukaran informasi antarbagian. Artinya, sekolah atau universitas tidak hanya dibangun oleh gedung, kurikulum, dan anggaran, tetapi oleh arus pesan yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam konteks pendidikan, komunikasi menjadi instrumen vital untuk menyelaraskan visi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pemerintah. Jika pesan tersendat atau berubah di tengah jalan, maka kebijakan sebaik apa pun akan gagal diimplementasikan. Itulah sebabnya Hoy dan Miskel menyebut komunikasi sebagai urat nadi administrasi pendidikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Banyak lembaga pendidikan justru terjebak dalam pola komunikasi yang tidak sehat: instruksi sepihak, informasi mendadak, bahasa birokratis yang membingungkan, dan minim ruang klarifikasi. Inilah bentuk nyata dari karut-marut komunikasi kelembagaan.

Gejala Karut-Marut Komunikasi di Dunia Pendidikan

1. Komunikasi Vertikal yang Dominan dan Menekan
   
   Banyak lembaga pendidikan masih mengadopsi pola komunikasi hierarkis yang kaku. Kepala sekolah berbicara, guru mendengar. Dinas memerintah, sekolah melaksanakan. Rektor menetapkan, dosen menyesuaikan. Pola ini mungkin efisien secara administratif, tetapi sering gagal secara partisipatif. Paulo Freire mengkritik model komunikasi satu arah sebagai bentuk banking education, yaitu sistem ketika pengetahuan “disetor” dari atas ke bawah tanpa dialog. Dalam suasana demikian, guru dan mahasiswa kehilangan suara kritis. Mereka menjadi pelaksana, bukan subjek pendidikan.

2. Bahasa Administratif yang Rumit dan Tidak Humanis
   
   Masalah lain adalah penggunaan bahasa birokrasi yang bertele-tele, normatif, dan tidak komunikatif. Surat edaran sering penuh jargon teknis tetapi miskin kejelasan. Pengumuman akademik kadang ambigu sehingga menimbulkan multitafsir. Jurgen Habermas menjelaskan bahwa komunikasi ideal harus memenuhi klaim kejelasan, kebenaran, ketepatan normatif, dan ketulusan. Jika bahasa lembaga gagal memenuhi unsur itu, maka komunikasi berubah menjadi alat dominasi, bukan media pemahaman bersama.

3. Ledakan Informasi Digital tanpa Literasi
   
   Era digital membawa percepatan komunikasi melalui WhatsApp, Telegram, email, dan media sosial. Tetapi kecepatan tidak selalu identik dengan kualitas. Informasi sering dibagikan tanpa verifikasi, pesan diteruskan tanpa konteks, dan keputusan diumumkan mendadak melalui grup daring. Manuel Castells menyebut masyarakat modern sebagai network society, di mana kekuasaan banyak ditentukan oleh kontrol atas informasi. Dalam pendidikan, siapa yang menguasai saluran komunikasi digital sering lebih berpengaruh daripada yang memiliki jabatan formal.

4. Krisis Etika Dialog
   
   Selain kekacauan sistem, terdapat pula dimensi carut-marut: bahasa kasar, saling menyalahkan, sindiran terbuka, dan budaya mempermalukan. Dalam beberapa kasus, relasi guru-orang tua, dosen-mahasiswa, atau pimpinan-staf rusak bukan karena substansi masalah, tetapi karena cara berbicara. Martin Buber membedakan relasi I-It dan I-Thou. Dalam relasi pertama, orang diperlakukan sebagai objek. Dalam relasi kedua, orang dihormati sebagai subjek yang bermartabat.

Dampak terhadap Mutu Pendidikan

Karut-marut komunikasi bukan persoalan sepele. Dampaknya sistemik dan langsung terhadap kualitas pendidikan. Pertama, menurunkan kepercayaan organisasi. Stephen Covey menegaskan bahwa kepercayaan adalah perekat institusi. Jika informasi sering berubah dan tidak transparan, warga sekolah kehilangan trust. Kedua, meningkatkan stres kerja. Guru yang terus menerima instruksi mendadak dan pesan multitafsir mengalami kelelahan emosional. Hal ini berdampak pada motivasi mengajar.

Jalan Keluar: Membangun Komunikasi Pendidikan yang Beradab

1. Dari Instruksi ke Dialog
   
   Pemimpin pendidikan perlu bergeser dari model komando ke model partisipatif. Kepala sekolah, dekan, atau rektor harus membuka ruang dengar. Peter Senge menyebut organisasi pembelajar lahir dari percakapan reflektif, bukan sekadar instruksi.

2. Literasi Bahasa Institusional
   
   Setiap lembaga pendidikan perlu memiliki standar komunikasi tertulis: bahasa jelas, singkat, akurat, dan ramah pembaca. Surat edaran harus dapat dipahami, bukan diperdebatkan.

3. Tata Kelola Komunikasi Digital
   
   Sekolah dan kampus perlu menetapkan kanal resmi, jadwal komunikasi, etika grup, serta prosedur klarifikasi. Teknologi harus mempermudah koordinasi, bukan menambah kebisingan.

4. Pelatihan Kepemimpinan Komunikatif
   
   Banyak pimpinan cakap administratif tetapi lemah komunikatif. Padahal menurut John Kotter, kepemimpinan erat dengan kemampuan menyampaikan visi secara meyakinkan. Maka pelatihan komunikasi strategis mutlak diperlukan.

5. Menumbuhkan Etika Penghormatan
   
   Bahasa harus kembali menjadi alat memanusiakan manusia. Kritik boleh keras, tetapi tidak merendahkan. Disiplin boleh tegas, tetapi tidak menghina. Pendidikan tanpa etika komunikasi akan melahirkan lulusan pintar tetapi kasar.

Penutup

Perdebatan antara carut marut dan karut marut sesungguhnya memberi metafora yang kaya bagi dunia pendidikan Indonesia. Ada kekacauan struktural dalam sistem komunikasi, dan ada kemerosotan moral dalam cara bertutur. Keduanya saling berkaitan. Lembaga pendidikan yang sehat bukan hanya yang memiliki gedung megah, akreditasi tinggi, atau teknologi canggih, tetapi yang mampu membangun budaya komunikasi yang jernih, dialogis, dan bermartabat. Sebab pendidikan pada hakikatnya adalah proses menyampaikan makna dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jika cara menyampaikannya sudah karut-marut, maka sulit berharap hasilnya akan tertib dan mencerahkan.