Kebijakan Work from Home (WFH) untuk ASN
Pemerintah telah memulai penerapan kebijakan Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Jumat, 10 April 2026. Hal ini dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan SE terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Kemendagri, yang mencakup penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jumat.
Kebijakan WFH ini disebut sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi upaya transformasi budaya kerja nasional yang bertujuan mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.
“Skema WFH ini diatur juga untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (10/4).
Sektor yang Dikecualikan dari Kebijakan WFH
Meskipun kebijakan WFH diterapkan, terdapat beberapa sektor yang dikecualikan dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan. Sektor-sektor tersebut antara lain:
- Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan.
- Sektor strategis seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Sementara itu, penerapan WFH bagi sektor swasta diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan tersebut juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.
Potensi Penghematan Anggaran
Airlangga menegaskan bahwa penerapan WFH untuk ASN selama satu hari dalam seminggu dapat memberikan penghematan anggaran yang signifikan. APBN bisa hemat hingga Rp 6,2 triliun karena pengurangan konsumsi BBM masyarakat.
“Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun,” katanya.
Imbauan untuk Efisiensi Energi
Untuk menyukseskan gerakan hemat energi tersebut, pemerintah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Selain itu, masyarakat diminta untuk melakukan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik.
Selain itu, masyarakat juga diminta tetap produktif dan menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa. “Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” tambahnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
