Kritik Trump terhadap Paus Leo XIV dan Hubungan yang Memanas
Paus Leo XIV, yang lahir di Amerika Serikat, tidak mengizinkan Presiden Donald Trump memengaruhi pendiriannya. Sebaliknya, hubungan antara keduanya semakin tegang setelah Trump melakukan serangkaian tindakan ilegal yang menargetkan Iran. Kritik terbaru dari Trump terhadap Paus Leo XIV muncul dalam bentuk unggahan panjang di media sosial, di mana ia menyebut pemimpin gereja Katolik tersebut sebagai “buruk dalam kebijakan luar negeri” dan menuduhnya “melayani kelompok kiri radikal”.
Pernyataan Paus Leo XIV sebelumnya telah menciptakan ketegangan dengan pemerintah AS. Dalam sebuah kebaktian doa, ia menyerukan berakhirnya perang dan mengkritik apa yang ia gambarkan sebagai “khayalan kemahakuasaan” yang mendorong konflik. Meskipun tidak menyebut nama Trump secara langsung, pesan tersebut tampaknya ditujukan kepada presiden AS dan pejabat lainnya yang membenarkan perang dari sudut pandang agama.
Trump merespons dengan mengkritik Paus, menyatakan bahwa ia “tidak ingin seorang Paus berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir”. Namun, fakta menunjukkan bahwa Iran tidak pernah berencana membuat senjata nuklir, seperti yang dikuatkan oleh temuan intelijen AS sendiri. Trump juga menuduh Paus Leo XIV “melayani kaum Radikal Kiri” dan mengingatkannya untuk fokus pada perannya sebagai Paus Agung, bukan politisi.
Paus Leo XIV dan Hubungan dengan Pemerintah AS
Trump juga menyatakan bahwa Paus Leo XIV berhutang posisinya kepada dirinya sendiri. Ia mengklaim bahwa Paus hanya ditempatkan di Vatikan karena dia orang Amerika, dan bahwa tanpa keberadaannya di Gedung Putih, Paus tidak akan berada di sana. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua tokoh penting ini.
Beberapa waktu lalu, laporan dari The Free Press menyebutkan bahwa setelah pidato tahunan Paus Leo XIV kepada korps diplomatik Vatikan pada Januari, Departemen Pertahanan AS mengundang Kardinal Christophe Pierre untuk bertemu. Pertemuan ini dianggap sebagai hal yang “belum pernah terjadi sebelumnya”, karena Pentagon mengkritik pernyataan Paus yang dianggap sebagai serangan permusuhan terhadap kebijakan Trump.
Wakil Menteri Pertahanan Bidang Kebijakan Elbridge Colby kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan Kardinal Pierre, memberikan ceramah yang pahit. Menurut Colby, “Amerika Serikat memiliki kekuatan militer untuk melakukan apapun yang diinginkannya di dunia. Gereja Katolik sebaiknya memihak AS.”
Elbridge Colby, wakil menteri pertahanan AS untuk bidang kebijakan, tiba untuk sidang konfirmasi di Washington pada 4 Maret 2025. – (Michael Brochstein/Sipa USA via Reuters)
Sejarah Perpecahan antara Gereja dan Pemerintah
Salah satu pejabat AS yang hadir dalam pertemuan tersebut menyinggung masa kepausan Avignon pada abad ke-14. Saat itu, Raja Philip IV dari Perancis ingin menggunakan keuangan gereja untuk membiayai perangnya dengan Inggris. Paus Boniface VIII memprotes, sehingga menimbulkan perseteruan. Pada tahun 1303, Paus Boniface VIII menindaklanjuti dengan putusan yang mengucilkan raja Perancis dan kerajaannya. Sekutu Italia raja Perancis kemudian menyerbu kediaman kepausan dan memukuli Paus Bonifasius VIII sampai wafat. Serangan itu memaksa kepausan untuk pindah dari Roma ke Avignon, sebuah wilayah di dalam Perancis.
Pentagon dilaporkan marah dengan kritikan Paus terhadap “Doktrin Donroe” – pembaruan Trump terhadap Doktrin Monroe, yang menyerukan agar AS menjadi pengendali yang tidak tertandingi di Belahan Barat. Pernyataan Paus yang mengatakan bahwa “diplomasi yang mendorong dialog dan mencari konsensus di antara semua pihak sedang digantikan oleh diplomasi berdasarkan kekuatan, baik oleh individu atau kelompok sekutu” dianggap sebagai ancaman terhadap kebijakan AS.
Penolakan Paus terhadap Undangan Trump
Setelah pertemuan tersebut, Paus Leo XIV dilaporkan menolak undangan Trump untuk menghadiri acara peringatan 250 tahun negara tersebut. Bukannya menghabiskan tanggal 4 Juli di AS, Paus malah akan mengunjungi Lampedusa, sebuah pulau kecil di Mediterania yang menjadi pintu masuk bagi para migran Afrika yang berusaha mencapai Eropa. Seorang pejabat Vatikan mengatakan bahwa Paus tidak berencana mengunjungi AS selama Trump masih menjabat.
“Paus mungkin tidak akan pernah mengunjungi Amerika Serikat di bawah pemerintahan ini,” kata pejabat tersebut. Penolakan Paus terhadap Trump terus berlanjut sejak pertemuan itu. Setelah Trump membuat postingan Truth Social yang mengancam akan memusnahkan seluruh peradaban Iran, Paus mengeluarkan pernyataan yang menyebut kata-kata presiden tersebut “benar-benar tidak dapat diterima”.
“Hari ini, seperti yang kita semua tahu, ada juga ancaman terhadap seluruh rakyat Iran. Dan ini benar-benar tidak dapat diterima,” kata Paus kepada wartawan di Italia pada hari Selasa, hanya beberapa jam sebelum Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran telah tercapai.
Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengatakan kepada Newsweek bahwa karakterisasi Free Press terhadap pertemuan tersebut “sangat dibesar-besarkan dan menyimpang”. “Pertemuan antara pejabat Pentagon dan Vatikan merupakan diskusi yang penuh hormat dan masuk akal,” kata juru bicara tersebut. “Kami sangat menghormati dan menyambut baik kelanjutan dialog dengan Tahta Suci.”
