Habiburokhman: Tantangan Inflasi yang Mengancam

Kritik dan Peran Pengamat dalam Politik

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa pernyataan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengenai fenomena inflasi pengamat memiliki dasar yang valid. Menurutnya, ada pihak yang mengklaim sebagai pengamat tetapi isi dari pendapat mereka justru lebih mirip dengan propaganda hitam.

“Ada pengamat yang mengeklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Senin (13/4).

Ia menambahkan bahwa motif di balik kritik-kritik tersebut bisa saja hanya untuk merebut kekuasaan, baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional. Meskipun demikian, Habiburokhman juga menyebut bahwa banyak pengamat yang memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Kritik-kritik yang benar sudah banyak ditindaklanjuti.

“Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic,” kata dia.

Tidak Boleh Menggeneralisir

Habiburokhman menegaskan bahwa tidak boleh menggeneralisir semua kritikan itu tidak bagus. Begitu juga sebaliknya, tidak semua kritik bisa dikatakan bagus. Ia menekankan bahwa kritikan yang baik harus ditindaklanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus perlu direspons dengan edukasi kepada rakyat agar tidak menjadi racun bagi demokrasi.

Ia juga menyinggung kritikan yang disampaikan oleh Saiful Mujani kepada Presiden Prabowo yang dinilai sebagai ajakan untuk menjatuhkan. Hal ini perlu dikritisi.

“Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan,” ujarnya.

Jika Saiful Mujani ingin merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau. Namun, ia menilai ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat akan terlalu besar jika ada pihak yang ingin merebut kekuasaan secara inkonstitusional.

Masa Jabatan Prabowo dan Evaluasi Rakyat

Menurut Habiburokhman, Prabowo punya waktu setidaknya lima tahun untuk memenuhi janji politiknya. Rakyat, kata dia, bisa mengevaluasi pada pemilu 2029.

“Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi. Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.

Fenomena Inflasi Pengamat

Sebelumnya, Seskab Teddy menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat” di tengah maraknya opini publik dari berbagai kalangan. Ia menilai jumlah pengamat saat ini meningkat pesat, tapi tidak semuanya memiliki latar belakang maupun data yang relevan.

Menurut Teddy, banyak pengamat menyampaikan analisis yang tidak berbasis fakta. Ia mencontohkan munculnya pengamat di berbagai bidang, mulai dari pangan hingga militer, yang dinilai tidak sesuai dengan keahliannya.

“Kemudian yang ketiga, saya mau jawab juga. Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4).

Teddy menyebut bahwa sebagian pengamat telah lama berupaya membentuk opini publik, bahkan sebelum Prabowo Subianto menjabat Presiden.

“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga,” kata Teddy.

Meski demikian, Teddy mengeklaim tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tinggi. Ini menjadi bukti masyarakat tidak sepenuhnya terpengaruh opini para pengamat tersebut.

“Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” katanya.

Teddy menegaskan perbedaan pendapat tetap diperbolehkan dalam demokrasi. Ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat.