Kebijakan WFH di Kalimantan Timur Masih Berbeda-Beda
Kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur mulai diterapkan, namun penerapannya belum merata. Beberapa daerah seperti Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah mulai menerapkan kebijakan ini, namun pelaksanaannya masih dalam proses penyesuaian. Di sisi lain, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih mempertimbangkan kebijakan tersebut karena khawatir akan penyalahgunaan waktu kerja.
Daerah yang Mulai Menerapkan WFH
Di Kabupaten Paser, kebijakan WFH sudah dimulai, namun belum sepenuhnya optimal. Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, melakukan monitoring terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menemukan bahwa sebagian OPD belum menerapkan kebijakan ini secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi. Ikhwan menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur, melainkan tetap bekerja dari rumah dengan pengawasan ketat.
Pemerintah Kabupaten Paser juga akan melakukan evaluasi selama satu bulan ke depan untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, terutama dalam hal efisiensi operasional.
Layanan Publik Tetap Berjalan Normal
Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, aktivitas di kantor pelayanan publik tetap ramai. Antrean masyarakat terlihat di sejumlah instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rumah sakit, hingga puskesmas. Layanan tetap berjalan normal dengan sistem pembagian tugas antara pegawai yang bekerja di kantor dan dari rumah.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan secara berjenjang. WFH itu tetap kerja, bukan libur. Semua harus terkontrol.
Instansi yang Tetap Bekerja Penuh
Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memilih tetap mengoptimalkan pelayanan langsung. Seluruh pegawai tetap masuk kerja untuk memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu, meski kebijakan WFH diterapkan secara umum di lingkup pemerintah daerah.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, menyebut instansinya termasuk yang dikecualikan karena bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Meski begitu, penyesuaian tetap dilakukan dengan membatasi layanan tatap muka hingga pukul 11.30 Wita, lalu dilanjutkan secara daring hingga sore hari.
Layanan Polresta Samarinda Tetap Berjalan Normal
Meski pemerintah pusat mulai menerapkan skema kerja Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi sejumlah instansi sejak 1 April 2026, Polresta Samarinda memastikan layanan publik tetap berjalan normal secara tatap muka. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, melalui Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Arie Soehardi, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan terkait penerapan kebijakan WFH di lingkungan kepolisian.
Selain itu, layanan Samsat juga dipastikan tetap beroperasi untuk melayani wajib pajak secara langsung. Aktivitas di layanan pembuatan SIM dan SKCK Polresta Samarinda terpantau berjalan lancar dan kondusif.
Pengurusan SIM Tak Terdampak Signifikan
Penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) juga belum berdampak signifikan terhadap jumlah pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Balikpapan. Kanit Regident Satlantas Polresta Balikpapan, Ipda Muhamad Sultan Herlambang, mengatakan bahwa pada hari pertama penerapan WFH, jumlah pemohon SIM masih terpantau stabil.
Jumlah pemohon SIM mencapai sekitar 150 orang, baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa pemohon yang berstatus ASN atau PNS, khususnya pada layanan perpanjangan SIM. Namun, belum terlihat adanya peningkatan signifikan akibat kebijakan WFH.
Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”
