Syahrul YL: Pemimpin Sejati Tidak Boleh Boros

Syahrul Yasin Limpo, Kembali ke Publik dengan Ceramah di Lapas

Seorang mantan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (70), kembali muncul ke publik melalui video rekaman berdurasi 5 menit. Video ini dirilis saat ia sedang menjalani proses hukum dengan hukuman penjara selama 12 tahun.

Dalam video tersebut, Syahrul tampil seperti sedang membawakan materi pelatihan atau brainstorming. Ia memberikan ceramah di masjid dengan gaya yang terlihat profesional dan penuh makna. Di sampingnya, terdapat papan tulis yang digunakan sebagai alat bantu dalam penyampaian materinya.

Salah satu topik utama yang disampaikan oleh Syahrul adalah tentang kepemimpinan (leadership). Menurutnya, seorang pemimpin harus memikirkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Ia menyatakan bahwa tidak boleh ada pemborosan dalam pembiayaan. Seorang pemimpin yang baik, menurutnya, akan selalu bertanya apakah suatu hal benar-benar diperlukan.

“Kita tidak boleh terlalu boros. Pemimpin itu, makanya, kalau agak pelit sedikit tidak apa-apa. Karena dia akan terus bertanya, ‘Betulkah ini harganya segini?’ Kalau ada pemimpin yang berkata, ‘Ah sudahlah, tidak apa-apa boros. Boros saja,’ itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengefisienkan gerakan, mengefektifkan gerakan, dan menghindari kebocoran, bahkan menghindari penyelewengan,” ujar Syahrul dalam ceramahnya.

Ceramah tersebut berlangsung di masjid Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dalam video tersebut, Syahrul tampak mengenakan kopiah, kemeja, dan celana oversize putih. Sebelumnya, fotonya mengenakan rompi warna oranye, rompi tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), banyak digunakan dalam pemberitaan.

Syahrul berbicara tentang kepemimpinan berdasarkan pengalaman empirisnya. Dia pernah menjadi pemimpin dari tingkat kelurahan hingga di tingkat kementerian. Dulu, saat kariernya bersinar, sebelum tersandung kasus korupsi, dia sempat diwacanakan masuk ke dalam gelanggang Pilpres sebagai representasi Indonesia Timur pasca-Jusuf Kalla (JK).

Perjalanan karier Syahrul Yasin Limpo di dunia pemerintahan dapat diibaratkan seperti menapaki tangga panjang birokrasi—dimulai dari anak tangga paling bawah hingga mencapai puncak pengabdian di tingkat nasional.

Ia memulai langkahnya pada 1980 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada masa awal pengabdiannya, SYL (akronim namanya) ditempatkan di Bappeda dan Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda). Di sinilah fondasi kariernya dibangun, layaknya akar yang perlahan menguat sebelum pohon tumbuh menjulang.

Dua tahun berselang, pada 1982, ia dipercaya menjabat Kepala Seksi Tata Kota Makassar. Pengalaman ini mempertemukannya langsung dengan dinamika pengelolaan kota. Kariernya kemudian berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai Camat Bontonompo, Kabupaten Gowa, pada 1984 hingga 1987—sebuah posisi yang mempertemukannya dengan denyut kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

Langkah politik dan birokrasi SYL semakin menguat ketika ia terpilih sebagai Bupati Gowa pada 1994. Ia memimpin daerah tersebut selama dua periode hingga 2002. Masa kepemimpinannya menjadi pijakan penting sebelum ia melangkah ke panggung pemerintahan provinsi.

Pada 2003, SYL dipercaya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Amin Syam. Lima tahun kemudian, ia mencapai salah satu puncak kariernya dengan terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008. Ia menjadi gubernur pertama di Sulsel hasil Pilkada langsung.

Jabatan ini ia emban selama 2 periode hingga 2018, menjadikannya salah satu figur politik yang cukup lama memimpin provinsi tersebut. Amin Syam hanya 1 periode. Jejak kariernya kemudian berlanjut di tingkat nasional ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019. Jabatan ini diembannya hingga 2023, menandai babak baru perjalanan pengabdiannya di pemerintahan pusat.

Di luar jabatan pemerintahan, SYL juga aktif di dunia politik kepartaian. Ia pernah menjabat Sekretaris dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Setelah puluhan tahun berkiprah di partai tersebut, pada 2018 ia memilih melanjutkan perjalanan politiknya bersama Partai Nasdem. Namun, setelah masuk di Partai Nasdem dan menduduki jabatan “pembantu Presiden RI”, Syahrul tersandung kasus rasuah.