Penutupan 43 SPPG di Berbagai Provinsi
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup 43 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) pada 3 Maret 2026. Penutupan ini dilakukan setelah adanya sidak dan laporan masyarakat yang menemukan bahwa menu Ramadan tidak sesuai standar. Proses penutupan dilakukan melalui verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi kepatuhan operasional.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penutupan SPPG terbanyak oleh BGN, yakni 17 lokasi. Lokasi yang ditutup tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Nganjuk, Ngawi, Sumenep, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Madiun.
Beberapa provinsi lain juga mengalami penutupan SPPG, antara lain:
- Jawa Barat (7 lokasi)
- Nusa Tenggara Barat (5 lokasi)
- Jawa Tengah (3 lokasi)
- Banten (2 lokasi)
- Kalimantan Barat (2 lokasi)
- Kalimantan Tengah (2 lokasi)
- Beberapa provinsi lain dengan jumlah lebih sedikit
Alasan Penutupan SPPG
BGN menegaskan bahwa jika Menu Berbasis Gizi (MBG) yang diterima tidak layak, orang tua penerima manfaat berhak menuntut perbaikan langsung ke SPPG atau melalui hotline 127 dan WA +62-811-1000-8008. BGN berharap langkah tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh penyedia agar menjaga kualitas menu sesuai standar gizi, terutama di bulan Ramadan.
Dalam wawancara dengan Tribunnews, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar. “Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik di Jakarta.
Menurut Nanik, keputusan suspend diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.
“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.
Penutupan di Jember
Informasi telah dikonfirmasi reporter di Jember. Dalam laporannya, diketahui bahwa SPPG tersebut, anggaran menu makannya tidak sampai Rp 8 ribu per porsinya saat Ramadan. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Jember, Andriana Ayu, mengatakan bahwa sanksi tersebut berawal dari laporan masyarakat melalui media sosial mengani menu MBG Ramadan.
“Sempat viral di media sosial. Laporan tersebut kemudian sampai ke pimpinan (BGN) hingga akhirnya diterbitkan surat peringatan (SP) dan sanksi suspend,” ujarnya kepada reporter, Selasa (3/3/2026).
Hasil investigasi yang telah dilakukan, kata Andriana, tiga makanan dapur sehat diduga melakukan pemangkasan anggaran menu MBG, sebab sajian makanannya hanya tiga item saja. Menurutnya, dapur sehat tersebut kemudian mengalami pembekuan operasional selama satu minggu. Selama masa hukuman ketiga SPPG ini juga dilarang menyalurkan MBG.
“Dilarang menjalankan aktivitas penyaluran program MBG, harus banyak melakukan pembenahan,” kata Andriana.
Oleh karena itu, Andriana mengaku akan mengevaluasi internal semua SPPG di Jember, supaya mereka bisa transparan anggaran dalam penyaluran MBG. “Memaksimalkan anggaran yang ada secara tepat sasaran. Langkah transparansi harga di media sosial sudah mulai kami instruksikan dan lakukan,” pungkasnya.
