Penjelasan Rocky Gerung Mengenai Teror yang Menimpa Ketua BEM UGM
Rocky Gerung menyatakan keyakinannya bahwa teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Tiyo Ardianto, tidak berasal dari lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen tersebut untuk keuntungan pribadi.
Sebelumnya, Tiyo Ardianto mengaku diteror setelah menyuarakan kasus anak yang mengakhiri hidupnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bentuk teror ini berupa penguntitan oleh dua orang berbadan tegap, penyebaran isu tidak benar seperti isu LGBT, hingga ancaman pembunuhan. Teror tersebut terjadi setelah BEM UGM mengirimkan surat ke Nations Children’s Fund (UNICEF), Jumat (6/2/2026).
Teror tersebut kemudian merambat ke keluarga Tiyo Ardianto dan puluhan anggota BEM UGM yang lain. Rocky Gerung memberikan analisisnya dengan menyatakan bahwa aksi teror tersebut tidak berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika dia (Tiyo) diancam, saya tidak percaya yang mengancam itu adalah presiden. Tidak mungkin Presiden Prabowo mengancam,” ujarnya dalam sebuah video YouTube, Sabtu (21/2/2026). Ia justru menuding pihak yang meneror Tiyo Ardianto berasal dari kelompok The Fifth Column atau koloni kelima.
The Fifth Column adalah istilah politik dan militer untuk sekelompok orang yang secara rahasia menyabotase atau merusak suatu negara/kelompok dari dalam guna membantu musuh eksternal. Mereka bertindak sebagai simpatisan musuh, seringkali melakukan spionase, terorisme, atau penyebaran disinformasi, menjadikannya “musuh dalam selimut”.
Rocky Gerung juga menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan Tiyo semata-mata berdasarkan data dan bukan dari kebencian personal terhadap Presiden Prabowo. Ketua BEM UGM itu ingin menyampaikan pendapatnya dari kacamata seorang mahasiswa, serta tidak memiliki niatan melakukan makar.
Tiyo hanya memakai haknya dalam berdemokrasi, yakni menyampaikan pendapat. “Sekali lagi itu adalah pendapat akademis dengan menguji data, dengan memperhatikan opini publik. Teman ini (Tiyo) proporsional untuk mengucapkan itu di dalam kapasitas dia sebagai manusia akademis.”
Ia meminta pemerintah tidak perlu “kepanasan” menghadapi kritik dari Ketua BEM UGM. Isu ini menjadi polemik karena ada pihak lain yang membuat suasana semakin keruh. “Pemerintah tidak usah terlalu tegang menghadapi ini. Dan saya kira yang membuat dia (pemerintah) tegang itu justru karena ada pihak lain yang ingin ngomporin supaya si ketua BEM ini ditangkap, ngomporin supaya ketua BEM ini dianiaya sehingga terjadi krisis politik.”
Tiyo dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, menegaskan dirinya melayangkan kritik bukan karena benci dengan Pemerintahan Prabowo. “Sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan.” Ia meminta Presiden Prabowo untuk rendah hati dan belajar.
Saran Anies Baswedan: Lapor Polisi
Berbeda dengan Rocky Gerung, Ketua Senat Mahasiswa UGM periode 1992-1993, Anies Baswedan mendorong agar Ketua BEM UGM melaporkan teror yang dialami ke pihak berwajib. Dengan demikian, pelaku teror dapat diketahui.
“Yang penting laporkan, dan negara wajib mencari tahu siapa yang melakukan teror,” ujarnya usai Diskusi Intelektual Muslim di Masjid Ulil Albab UII, Jumat (20/2/2026). Ia menambahkan jika teror menimpa masyarakat yang menyampaikan kritik, tentu masyarakat akan kehilangan rasa aman.
“Sementara rasa aman kan dibutuhkan di negeri ini,” pungkasnya. Anies mengatakan kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi, dan yang berkewajiban melindungi adalah negara. “Karena itu adalah perintah konstitusi. Jadi berikan ruang (kebebasan berpendapat), lindungi, dan kalau ada teror negara berkewajiban melakukan investigasi,” katanya.
Respons Istana
Istana Kepresidenan merespons kabar adanya tindakan teror yang dialami Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto setelah melontarkan kritik keras terhadap kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa meskipun kritik adalah hal yang konstitusional, penyampaiannya harus tetap mengedepankan etika dan adab. “Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja gitu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat-adat ketimuran gitu lho,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).
Sebagai sesama alumni UGM yang pernah aktif di BEM, Prasetyo mengingatkan pentingnya pemilihan diksi dalam berpendapat. Ia meminta para aktivis mahasiswa untuk menghindari kata-kata yang dianggap tidak sopan.
“Penyampaian pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua kan. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM,” lanjutnya.
Mengenai ancaman teror, intimidasi pesan singkat, hingga penguntitan yang dialami Ketua BEM UGM dan keluarganya, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti siapa pelakunya. Namun, ia memastikan bahwa konstitusi tetap menjamin kebebasan berpendapat.
“Kalau teror kita enggak tahulah siapa yang meneror ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan konstitusi kan menjamin kebebasan berpendapatnya ya. Maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting,” ujarnya.
Prasetyo menekankan pemilihan kata yang tepat sangat penting agar masukan yang diberikan mahasiswa bisa menjadi bahan pembelajaran yang konstruktif bagi pemerintah. Terkait desakan agar negara memberikan atensi khusus terhadap keselamatan para aktivis yang diteror, Mensesneg menjanjikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
“Ya nanti kita kita cek lah,” ucapnya.
