Semangat Konsolidasi dan Kebangkitan Karang Taruna Maluku
Pada perhelatan Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku yang berlangsung di Santika Premiere Hotel, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu (21/2/2026), terlihat semangat konsolidasi dan kebangkitan organisasi mewarnai acara tersebut. Dengan tema “Satukan Gerakan Wujudkan Indonesia Emas 2045”, momentum ini bukan sekadar agenda pemilihan ketua, tetapi menjadi titik balik kebangkitan Karang Taruna Maluku setelah sempat vakum dan tanpa kepengurusan resmi di tingkat provinsi.
Dari Kosong Kepengurusan Hingga Enam Kabupaten/Kota Aktif
Karateker Ketua Karang Taruna Maluku, Halimun Saulatu, mengungkapkan bahwa saat dirinya diminta mengambil alih tanggung jawab organisasi, kondisi Karang Taruna di Maluku nyaris mati. Ia menyebutkan bahwa saat itu tidak ada sama sekali pengurus Karang Taruna di Provinsi Maluku.
“Waktu itu saya cek, ternyata di Provinsi Maluku tidak ada sama sekali pengurus Karang Taruna. Kosong,” ungkap Halimun dalam sambutannya.
Padahal, secara historis, Karang Taruna dikenal sebagai organisasi kepemudaan berbasis desa, negeri, dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Namun berkat konsistensi dan kerja kolektif fungsionaris, kini Karang Taruna Maluku telah memiliki enam kepengurusan resmi kabupaten/kota, dan melalui temu karya ini akan memilih Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku secara definitif.
Halimun menegaskan bahwa Karang Taruna bukan organisasi oposisi, tetapi mendukung pemerintah dalam membangun daerah. Ia juga meminta seluruh pengurus kabupaten/kota tetap solid mendukung kepala daerah masing-masing, tanpa melihat perbedaan warna politik.
PNKT: Karang Taruna Harus Jadi Mitra Strategis, Bukan Tenaga Serabutan
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), Bahtiar Sebayang, dalam sambutannya menekankan pentingnya reposisi peran Karang Taruna sebagai aset strategis pemerintah. Menurut Bahtiar, Karang Taruna tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai organisasi pendukung kegiatan seremonial.
“Kami ingin Karang Taruna dipandang sebagai aset, sebagai partner strategis pemerintah. Bukan hanya tenaga pendukung penyalur bansos, bukan sekadar pasang spanduk atau siapkan konsumsi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa jika ingin menjadi mitra diskusi pemerintah dari tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan, maka kualitas organisasi dan integritas kader harus ditingkatkan. Bahtiar juga menyinggung tantangan fiskal daerah kepulauan seperti Maluku. Dengan keterbatasan APBD, jejaring nasional menjadi penting untuk membuka akses program dan kolaborasi lintas sektor.
Pemprov Maluku: Karang Taruna Pilar Ketahanan Pangan dan Wirausaha Muda
Sambutan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menegaskan posisi Karang Taruna sebagai aktor utama pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Menurutnya, visi transformasi Maluku menuju daerah yang adil dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 tidak akan berhasil tanpa keterlibatan pemuda.
“Karang Taruna bukan pelengkap pembangunan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemprov Maluku mendorong Karang Taruna mengambil peran nyata dalam tiga sektor utama:
-
Ketahanan Pangan Daerah
Maluku memiliki potensi besar di sektor laut, perikanan, sagu, pala, dan kelapa. Karang Taruna didorong menjadi pelopor produksi dan pengolahan pangan lokal berbasis komunitas sebagai strategi kedaulatan daerah. -
Pusat Lahirnya Wirausaha Muda
Pemuda Maluku didorong masuk ke sektor usaha: pangan, industri kreatif, pariwisata digital, perdagangan antar pulau hingga usaha berbasis potensi desa. “Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Ekonomi rakyat harus tumbuh dari bawah,” katanya. -
Penjaga Identitas dan Kearifan Lokal
Nilai-nilai seperti Pela Gandong, hidup orang basudara, dan gotong royong disebut sebagai modal sosial Maluku yang harus dijaga dan diangkat menjadi kekuatan ekonomi dan pariwisata.
Momentum Bersejarah Menuju Konsolidasi Total
Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku ini dipandang sebagai momentum konsolidasi organisasi menuju penguatan struktur hingga tingkat desa dan kelurahan. Saat ini, enam kabupaten/kota telah memiliki kepengurusan aktif, sementara lima lainnya menjadi pekerjaan rumah berikutnya.
Pemerintah Provinsi Maluku membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi Karang Taruna untuk menjadi mitra strategis pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan dan konsistensi, Karang Taruna Maluku diharapkan tidak lagi sekadar simbol organisasi kepemudaan, melainkan motor penggerak ekonomi rakyat, ketahanan pangan, serta penjaga jati diri budaya menuju Indonesia Emas 2045.
