Teror yang Menimpa Tiyo Ardianto dan Keluarganya
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengalami sejumlah teror setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik tersebut menarik perhatian publik, tetapi juga memicu tekanan berupa ancaman dan intimidasi yang tidak bisa diabaikan.
Pengalaman Tiyo Ardianto yang Menggemparkan
Awalnya, teror muncul melalui pesan singkat dari nomor asing yang tidak dikenal. Nomor tersebut menggunakan kode internasional, bukan nomor Indonesia biasa. Isi pesan tersebut bernada keras dan menyudutkan. Tak hanya berhenti pada pesan digital, Tiyo juga merasa diikuti dua pria berbadan tegap yang tidak ia kenal. Rasa waswas pun muncul karena kejadian itu terjadi setelah kritik BEM UGM ramai diperbincangkan.
Pengurus BEM UGM juga disebut ikut menerima intimidasi serupa. Serangan kemudian berkembang ke ranah personal dengan munculnya konten yang mengaitkan Tiyo dengan isu LGBT.
Tekanan itu mencuat setelah BEM UGM mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam forum diskusi yang digelar Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Tiyo akhirnya membeberkan apa yang ia alami.
Ia menyebut teror mulai berdatangan sejak 9 Februari 2026. Momen itu terjadi tak lama setelah kritik keras, termasuk penggunaan diksi “Presiden Bodoh”, ramai di ruang publik. Menurut Tiyo, rangkaian tekanan tersebut tidak terjadi secara kebetulan.
“Rasanya kritik-kritik inilah yang kemudian mengantarkan kepada kami, mulai tanggal 9 Februari, ada teror yang beruntun dari nomor-nomor yang tidak dikenal dengan kontak Inggris Raya. Jadi bukan +62 tapi +44. Nadanya sejak awal adalah ancaman dan tuduhan bahwa kami adalah agen asing. Mereka juga mengancam penculikan,” ujar Tiyo.
Ibu Tiyo Juga Jadi Korban
Bagi Tiyo, bagian paling berat justru ketika ibunya ikut menjadi sasaran. Ia menggambarkan ibunya sebagai perempuan desa yang jauh dari hiruk-pikuk politik nasional. “Nah, selanjutnya yang terjadi pada ibu saya. Sebagai informasi, ibu saya ini bukan orang yang seperti saya,” kata Tiyo.
“Jadi ibu saya adalah perempuan sederhana dari desa, yang sekolahnya saja bahkan tidak sampai pendidikan tinggi. Dalam kondisi kerentanan itu, ada pesan yang masuk ke ibu saya. Kalau update terakhir ada dua kali, tengah malam. Luar biasa, terorisnya ini tahu waktu yang paling rentan bagi ibu saya untuk cukup punya rasa takut, yaitu tengah malam, ketika ibu pasti dalam suasana batin yang tidak stabil.”
“Pesannya yang pertama adalah bahwa: ‘Anakmu Tiyo Ardianto itu sebagai Ketua BEM, dia nilap uang.’ Itu yang tadi. Yang kedua adalah bahwa ada berita: ‘Orang tua Ketua BEM kecewa karena anaknya nilap uang.’ Dua pesan itu yang sampai ke ibu saya. Dan ibu saya secara verbal, tanpa saya tanya, mengatakan bahwa ibu cukup takut. Ibu takut,” lanjutnya.
Tanggapan dari Menteri HAM
Menanggapi kasus ini, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pemerintah tidak terlibat. “Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” kata Pigai saat ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia juga menyampaikan, “Kita juga tidak tahu siapa yang mengirimkan. Kita juga tidak tahu pelakunya,” jelas dia. Pigai menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan hukum untuk membungkam kritik.
“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan atau membungkam hak asasi manusia penduduk Indonesia,” jelas dia. “Jadi hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang. Tidak akan pernah,” tambah dia.
Kritik Tiyo terhadap Program MBG
Dalam forum tersebut, Tiyo menegaskan kembali kritik BEM UGM terhadap program MBG. “Ketika masalah kebangsaan kita adalah kebodohan dan akses pendidikan yang minim, justru direduksi solusinya pada MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sebenarnya tidak bergizi dan juga tidak gratis. Dan justru malah menjadi lahan korupsi yang luar biasa basah, sehingga lebih layak kita sebut sebagai ‘maling berkedok gizi’,” kritiknya.
Ia juga menyoroti kontras anggaran. “Seorang anak di Ngada, NTT, yang memutuskan untuk bunuh diri hanya karena gagal membeli pena dan buku seharga Rp 10.000. Luar biasa kontras dan tragis saya kira, ketika kekuasaan hari ini menggelontorkan luar biasa banyak uang untuk MBG, Rp 1,2 triliun setiap hari atau Rp 335 triliun setiap tahun, sambil merampas anggaran pendidikan Rp 223 triliun,” ujarnya.
Terkait polemik diksi “Presiden Bodoh”, ia pun angkat bicara. “Tentu kalau kita bicara presiden, ini bukan bicara soal personal, tapi bicara infrastruktur kekuasaan. Sehingga ketika kami menyebut bahwa ‘presiden bodoh’, kita tentu tidak bicara tentang kualitas IQ seorang yang bernama Prabowo Subianto, atau fungsi kognitif seorang Prabowo Subianto yang umumnya sudah sangat tua. Tidak. Kita fokus pada ada infrastruktur kekuasaan yang inkompeten, infrastruktur kekuasaan yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Itu yang ingin kami sampaikan melalui diksi ‘presiden bodoh’,” jelasnya.
Penutupan yang Tegas
Tiyo juga menyinggung respons pemerintah, khususnya Menteri HAM Natalius Pigai. “Mohon maaf, Mas/Pak Natalius Pigai, saya ini enggak perlu tahu siapa yang melakukan teror. Yang dibutuhkan oleh publik adalah jaminan bahwa ketika menghadapi teror, negara itu hadir di sana. Negara tidak boleh hadir sebagai teror itu sendiri. Tidak boleh sebagai orang yang mengklarifikasi bahwa mereka tidak melakukan teror. Kan yang terjadi justru semacam paranoia dari rezim, bahwa seolah-olah kita itu menduga mereka yang melakukannya,” tegasnya.
Ia menutup dengan sikap tegas. “Saya fokus bahwa sampai hari ini negara, melalui seluruh lembaganya, tidak hadir di dalam teror yang dialami oleh tidak hanya saya, tetapi juga orang tua dan lebih dari 20 pengurus BEM UGM. Rangkaian teror yang kami terima ini bagi kami adalah bentuk dari kepengecutan rezim hari ini.”
Meski demikian, ia memastikan langkah mereka tidak akan surut. “Pada prinsipnya, saya menyampaikan ke publik bahwa BEM UGM akan menggagalkan teror ini dengan cara tidak gentar, tidak takut, dan tidak berhenti melihat persoalan publik ini sebagai persoalan yang harus selalu untuk dikawal. Sehingga ke depan, tidak akan ada yang berbeda dari BEM UGM, siapa pun ketuanya nanti. Bahwa kemudian ada solidaritas yang lebih dan kewaspadaan yang lebih, itu adalah cara kami belajar. Tapi jangan bayangkan gara-gara teror ini kami kemudian berhenti,” pungkasnya.
